Liputan6.com, Jakarta - Kritik datang dari berbagai arah kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari jumlah kabinet yang disebut terlalu gemuk, frekuensi kunjungan ke luar negeri, hingga besarnya anggaran untuk sejumlah program prioritas pemerintah.
Prabowo tidak menutup diri terhadap berbagai kritik tersebut. Ia mengatakan kritik tetap diperlukan dalam pemerintahan, tetapi harus dilihat berdasarkan fakta dan kondisi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Saya menyambut kritik. Saya selalu membiasakan diri untuk menelaah dengan saksama setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintah yang saya pimpin dan menimbangnya berdasarkan fakta, serta realitas yang dihadapi rakyat biasa,” kata Prabowo dalam pernyataannya kepada Majalah The Economist, dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah RI, Jumat, 12 Juni 2026.
Bagi Prabowo, kritik merupakan bagian dari demokrasi. Ia menegaskan Indonesia tetap akan menjadi negara demokrasi dan pemerintahan yang dipimpinnya tidak boleh lepas dari kehendak rakyat.
Namun, menurut dia, demokrasi juga harus menghasilkan stabilitas. Kondisi tersebut dinilai penting bagi Indonesia yang sedang berupaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan melakukan transformasi di berbagai sektor.
“Kami percaya demokrasi harus menghasilkan stabilitas, dan kemajuan, bukan kelumpuhan,” ujarnya.
Pandangan mengenai pentingnya stabilitas itu kemudian muncul ketika Prabowo menjelaskan soal komposisi Kabinet Merah Putih yang sempat dikritik terlalu besar.
Prabowo membandingkan jumlah anggota kabinet Indonesia dengan Timor Leste. Menurutnya, Timor Leste memiliki jumlah penduduk sekitar 1,1 juta jiwa, tetapi memiliki 28 anggota kabinet.
Sementara Indonesia memiliki hampir 300 juta penduduk dan wilayah yang sangat luas. Kondisi tersebut, kata Prabowo, membuat pemerintah membutuhkan kerja sama dengan banyak kekuatan politik.
“Kita besar sekali. Dan karena demokrasi, saya harus berkoalisi,” kata Prabowo saat menghadiri penutupan Muktamar ke-35 NU di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
Menurut Prabowo, koalisi dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Ia menilai pemerintahan yang stabil akan lebih mampu menjalankan program dan mengambil keputusan dalam jangka panjang.
Ia kemudian menyinggung kondisi sejumlah negara lain yang meski memiliki sistem politik berbeda, tetap menghadapi persoalan pergantian pemerintahan yang cepat.
“Bagaimanapun pemerintahan membutuhkan stabilitas, ketenangan,” ujarnya.
Dikritik Sering ke Luar Negeri
Soal lain yang juga pernah disorot adalah aktivitas Prabowo melakukan kunjungan ke berbagai negara.
Prabowo mengaku heran karena kunjungan luar negeri yang dilakukan seorang presiden bisa menjadi bahan kritik. Ia membandingkannya dengan kritik yang pernah diarahkan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Menurut Prabowo, Jokowi pernah dikritik karena dinilai jarang melakukan kunjungan luar negeri dan dianggap kurang memperhatikan politik luar negeri. Sementara ketika dirinya cukup sering bepergian ke luar negeri, kritik kembali muncul dengan alasan berbeda.
“Saya sering ke luar negeri, 'Prabowo sering ke luar negeri'. Aneh, sebenarnya tidak ada masalah gitu, benar enggak,” kata Prabowo dalam pembukaan Munas ke-XVIII HIPMI di Lampung, Rabu (10/6/2026).
Bagi Prabowo, kunjungan ke luar negeri merupakan bagian dari upaya Indonesia menghadapi situasi geopolitik yang menurutnya semakin tidak menentu.
Ia menegaskan Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan tidak ingin terikat dengan pakta militer negara tertentu.
“Politik luar negeri Indonesia adalah politik non aligned, politik non-blok kita bersahabat sama semua negara, kita bersahabat sama semua kekuatan, kita tidak mau terlibat dengan pakta-pakta militer siapapun,” tuturnya.
Prabowo mengatakan Indonesia harus bisa menjaga hubungan dengan berbagai negara sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional.
“1.000 kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Ini adalah garis yang saya tempuh,” imbuhnya.