Jika dihitung akumulasi selama tiga hari, nilai kerugian ekonomi kawasan tersebut bisa menembus angka ratusan juta rupiah
Surabaya (ANTARA) - Penutupan Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya, akibat aksi Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) dinilai berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan tersebut.
"Penutupan jalan total membuat arus konsumen UMKM harian seperti warung makan dan toko kelontong anjlok drastis 80 hingga 90 persen," kata Pengamat Sosial Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya, Arin Setiyowati, Kamis.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung 30 September hingga 2 Oktober 2026 tersebut menyebabkan arus kendaraan di kawasan Surabaya Selatan terganggu. Ratusan truk dan kendaraan towing terparkir di depan Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus.
Arin menjelaskan terdapat ratusan pelaku usaha kecil di sepanjang jalur terdampak dengan omzet harian berkisar Rp500 ribu hingga Rp2 juta. Pedagang juga harus menanggung biaya sewa tempat serta risiko bahan makanan membusuk.
"Jika dihitung akumulasi selama tiga hari, nilai kerugian ekonomi kawasan tersebut bisa menembus angka ratusan juta rupiah," ujarnya.
Menurut dia, dampak penutupan jalan tidak hanya dirasakan pedagang, tetapi juga berpotensi mengganggu rantai pasok karena pembelian bahan baku ke pasar tradisional ikut berkurang.
"Sopir memang memperjuangkan hak akibat masalah pemblokiran barcode solar subsidi, tetapi warga sekitar juga memiliki hak mencari nafkah yang terganggu secara mendadak," tutur Arin.
Penutupan jalan juga dinilai meningkatkan biaya logistik karena armada truk dan angkutan umum harus menggunakan jalur alternatif. Kondisi tersebut turut menambah penggunaan bahan bakar dan mengurangi waktu produktif masyarakat.
"Penyampaian aspirasi wajib dibatasi pada koridor operasional tanpa mengunci prasarana publik secara permanen atau menginap di jalan," tegas Arin.
Untuk mencegah gangguan serupa berulang, ia menilai diperlukan penegakan aturan mengenai batas waktu operasional serta penyediaan kantong parkir khusus kendaraan berat di luar jalur protokol.
"Institusi yang dituntut wajib membuka forum mediasi resmi dan responsif sejak hari pertama agar eskalasi massa tidak meluas," kata Arin.
Pewarta: Willi Irawan
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.