Pendapatan Lombok Tengah di APBD Perubahan 2026 diproyeksikan naik

"Target pendapatan daerah meningkat sekitar Rp128,29 miliar, dari Rp2,491 triliun menjadi Rp2,619 triliun,"

Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan target pendapatan pada rancangan peraturan daerah (Ranperda) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2026 diproyeksikan naik Rp128,29 miliar.

"Target pendapatan daerah meningkat sekitar Rp128,29 miliar, dari Rp2,491 triliun menjadi Rp2,619 triliun," kata Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri saat sidang paripurna penjelasan Nota Keuangan dan Ranperda APBD perubahan 2026 di kantor DPRD di Lombok Tengah, Kamis.

Ia mengatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) pada APBD Perubahan 2026 tersebut ditargetkan mengalami peningkatan Rp67,431 miliar menjadi Rp602,157 miliar dari sebelumnya Rp534,726 miliar.

"Pendapatan transfer mengalami peningkatan Rp78,245 miliar menjadi Rp2,007 triliun yang bersumber dari perolehan kurang bayar dana bagi hasil dari pemerintah pusat dan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi NTB untuk mendukung program desa berdaya.

"Sementara belanja daerah naik sekitar Rp299,77 miliar. Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk memenuhi belanja wajib, kesehatan, pendidikan, program prioritas nasional, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur," katanya.

Ia mengatakan salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan infrastruktur jalan. Pemkab Lombok Tengah mengalokasikan belanja modal jalan sekitar Rp73,006 miliar dalam rancangan perubahan APBD 2026.

"Anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan secara bertahap untuk memperlancar mobilitas dan memperkuat konektivitas antarwilayah," katanya.

Pathul menegaskan, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus memprioritaskan program yang paling dibutuhkan masyarakat dan memberikan manfaat terbesar.

“Setiap rupiah yang disepakati harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada negara,” katanya.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tuntutan dan kebutuhan, di antaranya pentingnya perbaikan jalan, layanan kesehatan yang mudah dan berkualitas.

Selain itu, pendidikan semakin mudah, lapangan kerja, petani membutuhkan dukungan produksi dan pemasaran, serta pelaku UMKM membutuhkan akses permodalan dan pembangunan semakin merata.

"Masyarakat juga menginginkan pemerintahan yang bersih dan transparan," katanya.