Percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menyasar 13 fasilitas kesehatan (faskes), 85 hunian tetap (huntap), serta penanganan sejumlah infrastruktur prioritas seperti sungai dan irigasi yang belum tuntas. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong penyelesaian pekerjaan tersebut sesuai rencana pada September 2026.
Untuk mencapai target tersebut, diperlukan sinkronisasi program antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga (K/L). Pemkab Pesisir Selatan juga didorong segera membentuk Posko Daerah sebagai wadah koordinasi dan monitoring seluruh program pemulihan. Dukungan penanganan pascabencana di daerah sejauh ini mencapai Rp42 miliar, dengan Rp1 miliar disalurkan untuk membantu penanganan bencana di Aceh, sedangkan Rp41 miliar telah digunakan untuk penanganan pascabencana di Pesisir Selatan.
Secara umum, layanan pemerintahan, pelayanan publik, akses jalan dan jembatan, serta aktivitas ekonomi telah kembali berjalan. Namun, sejumlah pekerjaan pemulihan masih membutuhkan pengawalan, terutama sektor kesehatan. Dari enam faskes tahap I yang dikerjakan Adhi Karya sejak Februari 2026, baru satu yang selesai. Satu faskes masih menyisakan pekerjaan pintu, sementara empat lainnya berada pada progres 50–75 persen dan pekerjaannya berhenti.
“Permasalahan faskes perlu segera ditindaklanjuti karena berdampak langsung terhadap pelayanan dasar masyarakat,” ujar Ketua Tim Monev Sumatera Barat Brigjen Pol. Yopie Sepang dalam laporan monitoring dan evaluasi di Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa (15/9/2026).
Pada tahap II, tujuh faskes dikerjakan PT Brantas. Puskesmas Kotobaru telah dibongkar dan mulai dikerjakan, tetapi pekerjaan berhenti dalam empat hari terakhir. Laporan Dinas Kesehatan menyebut kendala yang disampaikan kontraktor berkaitan dengan keuangan atau pencairan dana. Kondisi ini berdampak pada pelayanan kesehatan karena sebagian layanan masih menumpang di fasilitas Nagari.
Persoalan hunian juga masih membutuhkan percepatan. Terdapat 93 kepala keluarga (KK) dengan rumah rusak ringan atau sedang yang memperoleh bantuan stimulan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB dan sebagian masih berada di hunian sementara (huntara). BNPB telah membangun 53 unit huntara, sedangkan 73 KK yang mengungsi secara mandiri memperoleh Dana Tunggu Hunian (DTH) selama tiga bulan serta Jaminan Hidup (Jadup) dari Kementerian Sosial.
Untuk huntap, lahan pembangunan 85 unit di Nagari Pulai-Pulai, Kecamatan Bayang Utara, telah melalui land clearing. Dokumen dan lahan juga telah siap. Pembangunan menunggu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan diinformasikan mulai September 2026.
Selain hunian dan faskes, penanganan infrastruktur dasar juga menjadi perhatian, terutama sungai. Pesisir Selatan memiliki 23 sungai yang dinilai menjadi salah satu faktor utama banjir dan longsor.
“Penanganan sungai menjadi prioritas utama, mengingat Pessel memiliki 23 sungai dan kondisi sungai dinilai menjadi salah satu faktor utama banjir dan longsor,” ujar Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim.
Kebutuhan tersebut tidak terlepas dari dampak bencana pada 24–27 November 2025 yang membuat total usulan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) Pesisir Selatan mencapai sekitar Rp1,7 triliun. Pada 2026, banjir susulan telah terjadi empat kali dan kembali merusak tanggul darurat. Pemda juga menyampaikan adanya genangan di Irigasi Sawah Laweh serta kebutuhan peningkatan kapasitas gorong-gorong.
Sementara itu, anggaran Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar Rp319 miliar yang disampaikan Kementerian Pekerjaan Umum diperuntukkan bagi Agam, Pesisir Selatan, dan Padang, bukan khusus Pesisir Selatan. Usulan prioritas daerah akan dibahas bersama Bappenas dan Bappeda, sementara Balai Wilayah Sungai (BWS) akan dilibatkan untuk memberikan penjelasan terkait kegiatan sungai, termasuk yang menggunakan anggaran reguler BWS.