Pemprov Papua minta SPPG patuhi standar gizi dan keamanan pangan

Jumat, 31 Juli 2026 15:38 WIB

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Papua, Orgenes Kambuaya saat membuka kegiatan Workshop Hasil Monitoring Penerapan Standar Gizi dan Keamanan Pangan Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Papua di Kota Jayapura, Papua, Jumat (31/7). ANTARA/Qadri Pratiwi

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berharap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mematuhi standar gizi dan keamanan pangan guna memastikan manfaat program dapat diterima secara optimal oleh masyarakat.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Papua, Orgenes Kambuaya di Jayapura, Jumat, mengatakan program MBG merupakan investasi strategis dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif sehingga pelaksanaannya harus mengutamakan kualitas gizi serta keamanan pangan.

"Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya makanan, tetapi juga dari terpenuhinya standar gizi, keamanan pangan, ketepatan sasaran, serta keberlanjutan pelaksanaannya," katanya usai menghadiri Workshop Hasil Monitoring Penerapan Standar Gizi dan Keamanan Pangan Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Papua di Kota Jayapura, Papua, Jumat.

Orgenes juga berharap agar hasil monitoring terhadap pelaksanaan MBG harus menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperbaiki kualitas layanan, bukan mencari kesalahan.

"Keberhasilan yang telah dicapai perlu dipertahankan, sedangkan berbagai kekurangan harus segera ditindaklanjuti melalui langkah yang terukur dengan pembagian tugas, tanggung jawab, dan target waktu yang jelas," ujarnya.

Untuk itu Pemprov Papua menekankan fokus pada tindak lanjut, yakni memastikan kepatuhan terhadap standar gizi dan keamanan pangan di seluruh rantai layanan hingga makanan dikonsumsi penerima manfaat.

Selain meminta agar adanya peningkatan koordinasi antara Satuan Tugas MBG Badan Gizi Nasional, UNICEF, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bapperida, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pemerintah daerah, sekolah, dan Posyandu agar setiap persoalan di lapangan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.

"Kami juga mendorong pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan program, termasuk pemetaan kelompok sasaran, serta mengoptimalkan pemanfaatan pangan lokal Papua yang bergizi, aman, dan memiliki nilai ekonomi," ujarnya.