Pemprov Kepri & BC bersinergi permudah distribusi barang di pulau

Kamis, 24 September 2026 15:48 WIB

Gubernur Kepri Ansar Ahmad. ANTARA/Ogen

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) setempat memperkuat sinergi terkait distribusi barang di kawasan perbatasan dan pulau-pulau.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan karakteristik Kepri sebagai daerah dengan sejumlah kawasan berstatus khusus, seperti kawasan perdagangan bebas (FTZ) dan kawasan ekonomi khusus, membutuhkan koordinasi lintas instansi agar penerapan aturan dapat dipahami masyarakat secara baik tanpa menghambat aktivitas ekonomi.

"Saat ini masih terdapat anggapan di tengah masyarakat bahwa seluruh wilayah Kepri memiliki perlakuan yang sama karena provinsi ini memiliki kawasan FTZ, padahal perlakuan terhadap barang dan kegiatan perdagangan dapat berbeda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Ansar usai bertemu Kepala Kanwil DJBC Kepri dan jajaran di Tanjungpinang, Rabu.

Ansar juga mendorong pengawasan bersama dengan Bea Cukai menyangkut pergerakan barang dari kawasan FTZ menuju kawasan pabean supaya berbagai kemudahan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan, tidak disalahgunakan.

Ia mengapresiasi kebijakan Bea Cukai Kepri yang memberikan kelonggaran dalam kondisi tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pulau-pulau, namun kelonggaran tersebut tetap harus diiringi pengawasan yang kuat.

Menurutnya letak geografis Kepri yang didominasi wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda dengan daerah lain. Jarak antarpulau dan tantangan distribusi membuat ketersediaan barang perlu mendapat perhatian khusus.

Pemprov Kepri, katanya, tengah menginventarisasi berbagai komoditas yang dibutuhkan masyarakat di wilayah perbatasan, seperti bawang putih, bawang merah dan sejumlah kebutuhan lainnya.

"Kita akan mencoba bicara dengan Pak Menteri supaya diberikan ruang untuk impor barang-barang tertentu,” katanya.

Kebijakan tersebut, lanjut Ansar, tetap harus memperhatikan ketersediaan barang, stabilitas harga serta mekanisme pengawasan.

Di sisi lain, peluang ekspor dari Natuna dan Anambas juga perlu dikembangkan agar aktivitas perdagangan dapat berlangsung secara dua arah.

"Kalau kapal datang membawa barang impor kemudian pulang kosong, tentu pengusaha akan berhitung. Maka itu, kita juga harus memastikan komoditas ekspor dari Natuna dan Anambas tersedia," ujarnya.

Sementara, Kepala Kanwil DJBC Kepri Sodikin menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Kepri terhadap pelaksanaan tugas Bea Cukai di daerah.

Menurut Sodikin Bea Cukai memiliki tugas memberikan fasilitasi sekaligus mendukung perekonomian melalui pelaksanaan fungsi kepabeanan, cukai, perpajakan, serta regulasi kementerian dan lembaga yang menjadi kewenangannya.

Ia menyebut koordinasi dengan Pemprov Kepri selama ini telah berjalan baik, terutama terkait kebutuhan barang serta administrasi pemasukan dan pengeluaran barang dari kawasan FTZ.

"Kami harap komunikasi dan koordinasi tersebut terus diperkuat sehingga berbagai persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara cepat dan tepat," ujarnya.

Baca juga: Polres Natuna bagikan 1.500 masker antisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.