Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bengkulu meminta organisasi perangkat daerah terbuka dan menyiapkan data lengkap mendukung pemeriksaan pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu terhadap kepatuhan pengelolaan belanja modal serta belanja barang dan jasa tahun anggaran 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan pemeriksaan pendahuluan tersebut penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan belanja dengan ketentuan yang berlaku sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki.
"Untuk seluruh bapak dan ibu kepala organisasi perangkat daerah (OPD), saya selaku sekda menyampaikan bahwa pemeriksaan pendahuluan ini sangat penting bagi kita," kata Herwan di Bengkulu, Selasa.
Ia meminta seluruh kepala OPD memberikan dukungan penuh kepada tim pemeriksa dengan menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Menurut dia, kesiapan OPD dalam menyediakan dokumen dan informasi menjadi salah satu hal penting agar proses pemeriksaan dapat berjalan secara efektif serta menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan daerah yang sebenarnya.
Herwan mengatakan pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mengelola belanja modal maupun belanja barang dan jasa.
Melalui proses tersebut, pemerintah daerah dapat mengetahui bagian-bagian yang masih memerlukan perbaikan sehingga pengelolaan anggaran dapat dilaksanakan sesuai aturan, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku.
Ia menekankan agar tidak ada OPD yang menunda penyampaian data atau dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa. Setiap perangkat daerah diminta berkoordinasi dan memastikan informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.
"Data harus terbuka dan disiapkan dengan baik, sehingga proses sinkronisasi dan pemeriksaan dapat dilakukan secara tepat," kata dia.
Herwan mengatakan Pemprov Bengkulu akan terus bersinergi dengan BPK dalam setiap tahapan pemeriksaan. Dukungan tersebut diperlukan agar proses pemeriksaan dapat berlangsung efektif dan memberikan gambaran mengenai kepatuhan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.
Selain sebagai bagian dari proses pemeriksaan, hasil evaluasi juga dapat menjadi bahan bagi Pemprov Bengkulu untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Hal tersebut terutama berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, administrasi, serta pertanggungjawaban belanja pemerintah daerah.
Pemeriksaan terhadap belanja modal serta belanja barang dan jasa menjadi penting karena kedua jenis belanja tersebut berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan.
Karena itu, Pemprov Bengkulu mendorong seluruh OPD menjadikan proses pemeriksaan bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai momentum untuk memastikan pengelolaan anggaran berlangsung transparan, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor : Anom Prihantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.