AMBON (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, menyiapkan penataan pemerintahan dan wilayah desa untuk mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Abadi Masela.
Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa dalam keterangan yang diterima di Ambon, Jumat, mengatakan penataan tersebut diperlukan agar pemerintahan desa mampu mengantisipasi berbagai perubahan seiring dengan masuknya investasi dan pembangunan Blok Masela.
"Kita perlu menata desa, baik dari sisi administrasi pemerintahan maupun batas wilayah, sehingga desa-desa di Tanimbar siap mendukung pembangunan strategis, termasuk Blok Masela," katanya.
Hal tersebut disampaikan Ricky seusai melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad P. Bolombo di Jakarta.
Menurut dia, penataan desa menjadi salah satu agenda yang dibahas bersama Kemendagri, termasuk penegasan batas antardesa serta penataan administrasi pemerintahan untuk meningkatkan status sejumlah dusun menjadi desa.
Ricky mengatakan kepastian batas wilayah dan status pemerintahan desa penting untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung pengelolaan ruang di wilayah yang terdampak atau berkaitan dengan pembangunan Blok Masela.
"Kita ingin desa-desa bukan hanya menjadi penerima dampak pembangunan, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengelola potensi dan perubahan yang terjadi di wilayahnya," ujarnya.
Pemkab Kepulauan Tanimbar, lanjut dia, juga mendorong desa-desa di kawasan strategis untuk berperan sebagai "Desa Penjaga Ruang PSN" yang ikut menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas masyarakat menjelang beroperasinya proyek Blok Abadi Masela.
Selain penataan desa, Pemkab Kepulauan Tanimbar membahas percepatan penyusunan regulasi teknis terkait penataan desa dan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak.
"Kami diminta menyiapkan regulasi teknis agar proses penataan desa dan Pilkades serentak dapat berjalan sesuai ketentuan," katanya.
Penguatan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menjadi perhatian karena pemerintahan desa akan menghadapi kebutuhan pelayanan dan tata kelola yang semakin kompleks.
Pemkab Kepulauan Tanimbar juga akan mengusulkan penambahan kuota praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bagi putra-putri Tanimbar sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan di daerah.
Di sisi lain, pemerintah daerah mendorong pengembangan potensi desa melalui ekonomi biru, desa digital, ekowisata, dan desa tematik agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari potensi wilayahnya.
"Kita ingin pembangunan desa berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Ricky juga menyampaikan aspirasi masyarakat pesisir mengenai keberlanjutan mata pencaharian dari pengambilan telur ikan yang selama ini menjadi sumber penghidupan sebagian masyarakat.
Menurut dia, berbagai agenda tersebut akan ditindaklanjuti Pemkab Kepulauan Tanimbar bersama Kemendagri dengan dukungan program Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang diarahkan untuk tahun anggaran 2027.
"Kami akan menindaklanjuti arahan dan dukungan tersebut melalui perangkat daerah terkait, sehingga penataan desa dapat memberikan kepastian pemerintahan sekaligus memperkuat kesiapan Tanimbar menghadapi pembangunan Blok Masela," katanya.
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Uploader : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.