Paser (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Paser, menargetkan seluruh desa di daerah itu teraliri listrik PLN pada 2027 sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat hingga wilayah pelosok.
Wakil Bupati Paser H. Ikhwan Antasari mengatakan target tersebut terus didorong melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, BKSDA Kaltim dan PT PLN (Persero).
"Kami ingin memastikan di mana pun rakyat kami tinggal, di situlah hak pembangunan harus mereka rasakan, termasuk listrik, air bersih, jalan dan jembatan," kata Ikhwan saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jaringan Listrik PLN di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (14/9).
Pada rapat tersebut Pemkab Paser memaparkan perkembangan elektrifikasi desa sekaligus sejumlah kendala yang masih dihadapi dalam memperluas jaringan listrik PLN.
Ikhwan mengatakan listrik merupakan kebutuhan dasar yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Menurut dia, keberadaan listrik tidak sekadar menyediakan penerangan, tetapi juga membuka peluang masyarakat untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, mendukung anak-anak belajar serta mengoptimalkan pelayanan fasilitas kesehatan di desa.
Berdasarkan data elektrifikasi desa di Kalimantan Timur 2025, dari 1.038 desa masih terdapat 109 desa yang belum teraliri listrik PLN. Sementara dari sekitar 1,4 juta kepala keluarga, sebanyak 58.725 kepala keluarga belum menikmati layanan listrik PLN.
"Untuk Kabupaten Paser, pembangunan jaringan listrik desa bersama PLN terus dilakukan secara bertahap sejak 2021," ucapnya.
Ikhwan mengungkapkan sejumlah desa yang telah mendapatkan jaringan listrik antara lain Muara Lambakan, Swan Slutung, Prepat, Sungai Langir, Sunge Batu, Pengguren Jaya, Segendang, Lomu, Riwang, Rantau Atas dan Muara Adang II pada 2021.
Program tersebut dilanjutkan pada 2022 melalui elektrifikasi Desa Muara Andeh serta pembangunan lanjutan jaringan di Riwang dan Rantau Atas. Pada 2023, jaringan listrik juga diperluas ke Desa Luan, termasuk hingga Dusun Lawas dan Tanjung Aru di Desa Riwang.
Selanjutnya, pembangunan jaringan pada 2023 yang diresmikan pada 2024 menjangkau Desa Keladen, Random dan Senipah. Pada 2025, jaringan PLN berhasil menjangkau Desa Rantau Buta dan Rantau Layung.
Memasuki 2026, Pemkab Paser mendorong penambahan jaringan listrik di Desa Petiku dan Sebakung. Namun, pembangunan kedua wilayah tersebut masih menghadapi kendala administrasi dan perizinan.
Dia mengatakan untuk Desa Petiku, pembangunan jaringan masih menunggu penyelesaian Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PLN dan BKSDA. Sementara Desa Sebakung masih menghadapi persoalan perizinan lahan perkebunan.
Pemkab Paser juga menargetkan empat desa lainnya dapat dituntaskan sehingga pada 2027 tidak ada lagi desa yang belum teraliri listrik PLN. Keempat desa tersebut yakni Desa Harapan Baru, Kepala Telake, Labuang Kallo dan Selengot.
Menurutnya, beberapa desa tersebut memiliki tantangan berbeda, mulai dari proses PKS dengan BKSDA hingga kondisi geografis, termasuk wilayah pesisir.
"Kami memohon dukungan dan percepatan kebijakan regulasi agar kendala administratif dan perizinan, khususnya di kawasan konservasi, dapat segera diselesaikan demi kepentingan masyarakat," ujarnya.
Selain memperluas jaringan listrik antarwilayah desa, Pemkab Paser juga mengusulkan bantuan elektrifikasi bagi rumah tangga yang berada jauh dari jaringan PLN.
Hingga 11 September 2026, sebanyak 1.777 rumah tangga yang tersebar di 48 desa telah dihimpun dan diusulkan kepada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan dukungan elektrifikasi.
Bantuan tersebut diharapkan dapat berupa pemasangan meteran kWh maupun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) rumah/APDAL dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan jarak rumah warga dari jaringan PLN.
Pemkab Paser juga telah mengusulkan penambahan jaringan listrik pada tingkat dusun dan RT kepada PLN UP3 Balikpapan yang mencakup wilayah Desa Lomu, Seniung Jaya, Damit, Tanah Priuk, Sebakung, Sebakung Taka dan Petiku.
Untuk mendukung pembangunan jaringan, pemerintah daerah menyatakan siap membantu dari sisi infrastruktur jalan guna memudahkan mobilisasi logistik dan pelaksanaan pekerjaan PLN.
Ikhwan juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait masih terjadinya pemadaman listrik di Kalimantan Timur. Menurutnya, gangguan kelistrikan tidak hanya mengurangi kenyamanan masyarakat, tetapi juga dapat berdampak terhadap kegiatan ekonomi.
"Bukan hanya masalah lampu yang mati, pemadaman yang terlalu sering menghambat roda perekonomian di daerah," katanya.
Ia berharap pemerintah pusat dan PLN dapat meningkatkan keandalan sistem kelistrikan sehingga gangguan dan pemadaman dapat ditekan.
Selain itu dia menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, PLN, BKSDA serta kementerian dan lembaga terkait dalam menyelesaikan persoalan kelistrikan, termasuk aspek administrasi, perizinan dan pembangunan jaringan.
"Pemkab Paser menyatakan siap mendukung percepatan tersebut melalui pembangunan infrastruktur, sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat agar pembangunan jaringan listrik berjalan aman dan lancar," kata Ikhwan.(Adv/Diskominfo Paser)
Pewarta: R. Wartono
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.