Mataram (ANTARA) - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) serta Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Pemerintah Sumbawa melaksanakan verifikasi lapangan guna mendorong percepatan penataan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
Wakil Bupati Sumbawa Mohamad Ansori menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan kawasan permukiman.
"Kunjungan itu menjadi penyemangat bagi kami untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan perumahan dan permukiman," ujarnya melalui keterangan resmi yang diterima di Mataram, Rabu.
Ia menjelaskan masih terdapat kesenjangan pembangunan pada sejumlah kawasan yang ada di Kabupaten Sumbawa lantaran wilayah yang luas dengan persebaran penduduk yang belum merata.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa sangat membutuhkan dukungan pemerintah pusat agar pembangunan permukiman dapat berjalan lebih optimal.
"Pembangunan kawasan permukiman bukan sekadar membangun jalan, drainase, atau memperbaiki rumah. Yang sedang kami bangun sesungguhnya adalah kualitas hidup masyarakat," ucap Wakil Bupati Sumbawa.
"Ketika lingkungan menjadi lebih baik, sanitasi meningkat, dan rumah menjadi layak huni, maka kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta optimisme terhadap masa depan juga akan ikut tumbuh," imbuh dia.
Baca juga: Bupati Sumbawa dorong kopi Tepal mendunia
Lebih lanjut Ansori menekankan penanganan kawasan kumuh memiliki keterkaitan erat dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, termasuk percepatan penurunan stunting.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen mendukung berbagai program nasional, termasuk peningkatan kualitas permukiman kumuh di kawasan Pantai Jempol sebagai salah satu kawasan prioritas.
Ia berharap verifikasi lapangan yang dilakukan bersama Kantor Staf Kepresidenan dapat memberikan berbagai masukan dan rekomendasi untuk penyempurnaan pelaksanaan program, sehingga kolaborasi yang telah terbangun mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa.
Pelaksana Tugas Deputi IV KSP Fadjar Dwi Wishnuwardhani mengatakan kunjungan itu merupakan bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden, khususnya Asta Cita ke-6 yang menitikberatkan pembangunan dari desa.
Menurutnya, Kantor Staf Kepresidenan memiliki tugas melakukan monitoring, evaluasi, serta memastikan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan secara efektif.
"Kami ingin melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan program penataan kawasan permukiman di daerah. Hasil evaluasi dan masukan dari lapangan akan menjadi bahan perbaikan agar program-program pemerintah semakin tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Fadjar Dwi.
Baca juga: Pabowat Adji: Ketika Pekerjaan Menjadi Identitas di Kesultanan Sumbawa
Asisten Deputi Peningkatan Akses Perumahan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Salahuddin, memaparkan banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal menjadi salah satu tantangan pembangunan perumahan di Kabupaten Sumbawa.
Situasi itu menyebabkan penduduk setempat mengalami keterbatasan dalam mengakses pembiayaan perumahan.
"Pemerintah terus berupaya menghadirkan berbagai skema dukungan agar masyarakat dapat memiliki rumah yang memenuhi standar layak huni," kata Salahuddin.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara, I Hamdan Pare, berharap seluruh proses evaluasi dilakukan secara menyeluruh sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
Dalam verifikasi lapangan Tim KSP, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, didampingi Wakil Bupati Sumbawa Mohamad Ansori meninjau sejumlah lokasi, yakni Istana Dalam Loka, Taman Lembi, dan kawasan Pantai Jempol.
Kunjungan itu untuk melihat secara langsung kondisi kawasan serta berbagai upaya penataan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa.