......Kami juga sudah menandatangani kesepahaman bersama atau memorandum of understanding dengan Kemendagri, pemutakhiran data, termasuk juga kita lihat kemarin sudah rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan......
Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengintegrasikan data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) guna memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat mengatakan pemutakhiran data bersama Kemendagri menjadi bagian dari upaya BGN memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi layanan di lapangan. Dalam proses tersebut BGN menemukan adanya data ganda maupun data yang secara administratif tercatat, tetapi penerima belum mendapatkan layanan.
"Kami juga sudah menandatangani kesepahaman bersama atau memorandum of understanding dengan Kemendagri, pemutakhiran data, termasuk juga kita lihat kemarin sudah rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan kita menemukan ada praktik lama, ada data-data yang dobel," kata Sudaryono.
Menurutnya, pemutakhiran data juga membantu BGN mengidentifikasi ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi faktual. Kerja sama tersebut juga bertujuan meningkatkan akurasi data, sekaligus mencegah pencatatan penerima manfaat secara ganda.
Baca juga: BGN rapikan sistem data pastikan tak ada identitas ganda penerima MBG
"Jadi, ada nama-nama yang penting kelihatannya banyak, tetapi ternyata memang belum dilayani. Itu termasuk dari data pemutakhiran tadi," ujar Sudaryono.
Ke depan, integrasi data juga berpotensi dikembangkan dengan data sektor kesehatan untuk memantau perkembangan penerima manfaat secara berkelanjutan. Ia menyebut pemantauan dapat mencakup perkembangan kesehatan anak, seperti tinggi dan berat badan.
Penguatan basis data ini menjadi bagian dari pembenahan tata kelola MBG agar program berjalan lebih akurat, efektif, dan akuntabel. Melalui kolaborasi BGN, Kemendagri, dan pemerintah daerah, ketepatan data diharapkan semakin terjaga, sehingga manfaat program benar-benar diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran.
"BGN siap berkolaborasi dan berkoordinasi dengan semua pihak, khususnya kepala daerah," ucap Sudaryono.
Baca juga: Pemprov Banten evaluasi data penerima program MBG
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BGN dan Kemendagri juga dilakukan terkait data kependudukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola MBG.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan data dukcapil dapat membantu BGN mendata penerima manfaat secara individual, termasuk anak-anak dan ibu hamil. Pendataan tidak lagi sekadar mencatat jumlah penerima, tetapi juga memastikan identitas penerima secara lebih akurat.
"Jadi tidak hanya data kuantitatif, angka jumlah penerima manfaat, tetapi siapa penerima manfaatnya, bisa terdata," ujar Mendagri Tito.
Ia menegaskan prinsip yang ingin diwujudkan melalui integrasi data tersebut adalah satu orang, satu penerima manfaat, untuk mencegah terjadinya pencatatan penerima secara ganda.
Baca juga: BGN libatkan sekolah hingga pemda perkuat validasi data penerima MBG
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Uploader : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.