Warta Ekonomi, Jakarta -
Pemerintah terus mempercepat pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) yang hingga kini masih memenuhi sekitar 72% kebutuhan nasional.
Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah memperluas pemanfaatan energi bersih yang terjangkau sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional melalui optimalisasi gas bumi domestik.
“Impor sekitar 72 persen setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, jargas merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil,” kata Qodari dalam update PHTC di Kantor Bakom, Rabu (5/8/2026).
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi gas bumi yang jauh lebih besar dibandingkan ketersediaan LPG. Gas bumi yang disalurkan melalui jaringan pipa didominasi metana (CH4), sedangkan LPG merupakan campuran propana dan butana yang sebagian besar masih harus diimpor.
Qodari mengungkapkan produksi dalam negeri LPG saat ini hanya sekitar 1,4 juta ton, sehingga sisanya masih bergantung pada pasokan dari luar negeri.
Ia juga mengungkapkan bahwa sekitar 70-75 persen cadangan gas yang dimiliki Indonesia merupakan gas bumi yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi rumah tangga melalui jaringan gas.
"Ketersediaan Indonesia sekitar 70-75% dari gas yang ada di bumi," katanya.
Namun, tantangan terbesar masih berada pada aspek distribusi yang salah satunya diatasi melalui pembangunan jargas.
"Potensi alam kita untuk gas alam, metana dan etana ini jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan LPG. Mungkin sekitar tiga per empat dari ketersediaan gas di Indonesia adalah kategori gas yang potensial itu metana dan etana, walaupun memang ada tantangan dalam distribusi,”
Berbeda dengan LPG yang harus disimpan dalam tabung bertekanan, gas bumi pada jargas dialirkan secara terus-menerus melalui jaringan pipa hingga ke rumah pelanggan. Sistem tersebut dinilai lebih praktis karena masyarakat tidak perlu lagi membeli, mengangkut, maupun mengganti tabung gas.
Selain mengurangi ketergantungan impor, pemerintah menilai pengembangan jargas juga dapat menekan beban subsidi energi, memperluas pemanfaatan gas bumi domestik, serta memberikan pasokan energi yang lebih stabil bagi rumah tangga.
Dalam sistem jaringan gas, pelanggan dikenai biaya berdasarkan volume gas yang tercatat pada meteran. Menurut Qodari, skema tersebut membuat tarif jargas relatif lebih stabil karena tidak bergantung pada distribusi tabung LPG seperti yang selama ini digunakan masyarakat.
"Pemerintah mendorong pengembangan jargas untuk memperluas pemanfaatan gas bumi domestik, mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor, mengefektifkan kebijakan subsidi, serta menyediakan sumber energi rumah tangga yang lebih praktis dan berkelanjutan," ujarnya.
Baca Juga: Pemerintah Targetkan 1,45 Juta Sambungan Jargas hingga 2029, Butuh Dana Rp10 Juta per Rumah
Baca Juga: Strategi PHR Regional 1 Jaga Produksi Migas di Tengah Tantangan Lapangan Mature
Ia menambahkan, pembangunan jaringan gas tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga mendukung upaya pelestarian lingkungan. Hal itu karena gas bumi menghasilkan pembakaran yang lebih bersih dan efisien dibandingkan bahan bakar lainnya.
"Pembangunan ini juga memutar pasar bagi produsen dalam negeri, khususnya bagi pipa polyethylene, pipa baja, meter gas, regulator, valve fitting, kompor gas, enclosure, serta jasa konstruksi dan engineering, yang sekaligus menjadi nilai tambah bagi penguatan industri gas nasional dari hulu hingga hilir," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.