Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah bersama DPR memasuki tahap finalisasi pembahasan status kepegawaian bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu hingga skema pengangkatan menjadi PNS, termasuk bagi guru madrasah negeri dan guru Taman Kanak-Kanak (TK).
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa pembahasan ini merupakan wujud fungsi pengawasan DPR RI setelah menerima derasnya aspirasi terkait kejelasan karier para guru. Langkah ini ditindaklanjuti melalui serangkaian rapat koordinasi intensif bersama kementerian terkait.
"DPR sudah beberapa kali mengadakan rapat koordinasi dikarenakan beberapa masukan yang masuk ke DPR mengenai masalah PPPK paruh waktu, PPPK Penuh Waktu, dan keinginan dari PPPK menjadi PNS guru-guru di lingkungan Kemendikdasmen," ujar Dasco kepada wartawan usai rapat koordinasi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, dikutip dari situs DPR, Kamis (20/8/2026).
Legislator dari Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa agenda diskusi lintas lembaga ini telah berada di tahap akhir. Cakupannya meliputi kepastian guru PPPK paruh waktu, mekanisme jalur PNS bagi PPPK penuh waktu, hingga para pengajar di bawah lingkup Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, termasuk guru madrasah negeri dan TK.
"Oleh karena itu, pada hari ini kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru PPPK paruh waktu, PPPK yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK," katanya.
Di kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memaparkan bahwa tahap finalisasi ini berhasil dicapai usai melalui proses penyelarasan data. Menurutnya, pembenahan tata kelola kepegawaian guru memerlukan pemetaan cermat lintas instansi, baik dari sisi kebutuhan riil tenaga pengajar maupun daya dukung anggaran negara.
"Semua harus dihitung. Dari Dikdasmen menghitung, Kementerian Agama menghitung berapa yang kita membutuhkan guru-guru, termasuk juga mata pelajarannya apa saja, semua detail, dan termasuk terutama juga berkenaan dengan kemampuan kita di dalam anggaran atau fiskal yang kita miliki," ujar Prasetyo.