Jakarta, CNN Indonesia --
Parlemen Hungaria dijadwalkan menyetujui amendemen konstitusi yang diajukan oleh pemerintahan Perdana Menteri Peter Magyar bertujuan memberhentikan Presiden Tamas Sulyok, pada Senin (13/7).
Upaya pemecatan ini berlangsung setelah selama ini Magyar menilai Sulyok sebagai "boneka" mantan perdana menteri Viktor Orbán.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rancangan undang-undang ini diajukan setelah Magyar mengakhiri kekuasaan nasionalis Orbán yang telah berlangsung selama 16 tahun melalui kemenangan telak dalam pemilu pada April lalu.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Magyar membongkar antek-antek Orbán yang masih bercokol di pemerintahan. Ia mengeklaim mendapat mandat kuat dari para pemilih untuk melakukan itu.
Meski presiden Hungaria hanya memiliki kewenangan terbatas untuk memveto undang-undang atau meminta peninjauan konstitusional, jabatan tersebut tetap memiliki arti simbolis yang penting.
Dikutip Reuters, Partai Tisza yang dipimpin Magyar menguasai mayoritas super di parlemen, sehingga memiliki kewenangan untuk mengubah konstitusi serta membatalkan berbagai perubahan yang diterapkan Orbán dan dinilai telah mengikis demokrasi.
Pemerintah saat ini juga bergerak cepat dengan menghentikan sementara siaran berita di televisi dan radio layanan publik pekan lalu sebagai bagian dari reformasi untuk menjadikan media publik lebih independen.
Dalam unggahan di Facebook pada Sabtu, Magyar mengatakan parlemen akan mengesahkan amendemen konstitusi pemecatan Sulyok hari ini, Senin waktu Hungaria. Ia menambahkan, apabila Sulyok tidak menandatangani undang-undang tersebut dalam waktu lima hari, proses pemakzulan akan segera dimulai.
Sulyok menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi selama 10 tahun sebelum ditunjuk parlemen sebagai presiden pada 2024.
Saat ditanya terkait pemecatannya, Sulyok menegaskan dirinya tidak memiliki agenda politik apa pun.
Ia menolak amendemen tersebut dan meminta penilaian dari Komisi Venesia, sebuah panel penasihat di bawah Dewan Eropa yang memberikan rekomendasi mengenai apakah perubahan konstitusi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Komisi Venesia menolak memberikan komentar.
Pilihan Redaksi
- Mantan Emir Qatar Wafat sampai Daftar Nama Pejabat Target Balasan Iran
- Siapa Saja Pejabat Asing yang Disebut Masuk Target Balas Dendam Iran?
- Saudi Blak-blakan Tolak Dipakai buat Perang AS vs Iran
Pada Kamis lalu, partai Fidesz pimpinan Orbán menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk dukungan terhadap Sulyok. Namun, Orbán sendiri tidak menghadiri aksi tersebut.
Magyar, yang pemerintahannya berencana melaksanakan reformasi konstitusi secara lebih luas pada musim gugur mendatang, dijadwalkan berpidato di parlemen pada pukul 13.00 CET sebelum pemungutan suara atas rancangan undang-undang tersebut dilakukan.
Selain mengakhiri masa jabatan Sulyok, rancangan UU itu juga membatasi masa jabatan anggota parlemen menjadi maksimal 12 tahun. Dalam naskahnya disebutkan bahwa tujuan utama amendemen tersebut adalah untuk "memastikan prasyarat bagi pemulihan demokrasi konstitusional."
Apabila disahkan, amendemen tersebut akan langsung mengakhiri masa jabatan Sulyok dengan alasan masyarakat telah mengalami "kehilangan kepercayaan yang serius" terhadap dirinya. Parlemen kemudian akan memilih presiden baru yang akan menjabat hingga konstitusi baru mulai berlaku, atau paling lama selama lima tahun.
(rds/bac)
Add
as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNN]