Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat memaknai peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi dengan memaksimalkan implementasi tiga program unggulan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani mengatakan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tiga program unggulan yaitu, Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat, dan Papua Barat Produktif agar memberikan dampak nyata.
"Semangat kemerdekaan diterjemahkan dengan berbagai program pembangunan kesejahteraan masyarakat. Tentu, tiga program unggulan terus dievaluasi," kata Lakotani usai mengikuti upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Manokwari, Senin.
Dia menjelaskan bahwa program Papua Barat Cerdas diarahkan untuk memperluas akses dan mutu pendidikan bagi seluruh anak-anak asli Papua di wilayah tersebut, melalui penyediaan beasiswa afirmasi jenjang sekolah menengah atas (SMA), hingga perguruan tinggi.
Selain itu menurut dia, program Papua Barat Sehat bertujuan mengakomodasi 21 jenis penyakit yang tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan program Papua Barat Produktif difokuskan untuk mendorong kemandirian ekonomi orang asli Papua (OAP).
"Semua hal-hal yang masih kurang dalam penyelenggaraan tiga program unggulan daerah akan diperbaiki, supaya masyarakat merasakan dampak yang nyata," ujar Lakotani.
Selain itu kata dia, pemerintah provinsi juga terus berupaya agar seluruh indikator makro mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat tahun 2025 yang tumbuh 1,17 persen dibanding tahun sebelumnya.
Keberhasilan program pembangunan pada semua aspek yang diselenggarakan oleh pemerintah di daerah tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan, seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta aparat keamanan.
"Kami menyadari ada indikator-indikator makro pembangunan yang meningkat, tapi ada juga yang perlu perbaikan. Oleh karena itu, kami ajak semua pihak berkolaborasi," ujarnya.
Tahun 2025 kata Lakotani, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Papua Barat tercatat sebesar 82,87 atau berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu 82,76 dan akan ditingkatkan.
Selanjutnya, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menurun dari angka 0,558 pada 2024 menjadi 0,535 pada 2025 yang mencerminkan intervensi program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan maupun laki-laki secara merata.
"Prinsipnya, pembangunan semua aspek menjadi perhatian, tidak ada yang ditinggalkan," ujar Lakotani.
Saat ini, pemerintah provinsi telah menyelesaikan penyusunan rencana aksi daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan program pembangunan yang memprioritaskan jaminan pemenuhan hak, perlindungan, dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas.
Dokumen itu mengakomodasi berbagai strategi, mulai dari peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, perlindungan sosial, aksesibilitas fasilitas publik, hingga penguatan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pembangunan.
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.