Pakar UMY nilai efisiensi anggaran pertahanan harus dilakukan cermat

Jumat, 24 Juli 2026 23:18 WIB

Pakar keamanan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Zain Maulana. ANTARA/HO-Humas UMY

Yogyakarta (ANTARA) - Pakar keamanan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Zain Maulana menilai kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran sektor pertahanan dan kepolisian harus dilakukan secara cermat agar tidak berdampak negatif terhadap kapabilitas pertahanan nasional.

"Kementerian Pertahanan memiliki cakupan yang luas. Selain dialokasikan untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista, anggaran tersebut juga digunakan untuk pendidikan, riset, pengembangan sumber daya manusia, hingga berbagai program lain yang berkaitan dengan pertahanan," kats Zain dalam keterangan tertulisnya di Yogyakarta, Jumat.

Pernyataan tersebut merespons langkah Presiden Prabowo Subianto yang membuka kemungkinan pengurangan anggaran pertahanan dan kepolisian apabila diperlukan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan kelaparan.

Menurut Zain, kebijakan ini harus mempertimbangkan secara saksama jenis program yang terdampak dan konsekuensinya terhadap pertahanan negara.

Ia menjelaskan dampak efisiensi akan berbeda bergantung pada pos anggaran yang dikurangi. Penghematan pada program pendidikan atau kegiatan sosial yang berkaitan dengan pertahanan dinilai tidak banyak memengaruhi posisi strategis Indonesia secara langsung.

Kendati demikian, konsekuensinya perlu dikaji lebih mendalam apabila pengurangan anggaran menyasar sektor modernisasi alutsista, riset teknologi, atau penguatan industri pertahanan.

"Halnya berbeda apabila yang dikurangi adalah program modernisasi alutsista atau penguatan industri pertahanan," kata Zain.

Zain memandang kebijakan efisiensi tersebut sebagai bagian dari penyesuaian fiskal pemerintah secara menyeluruh di berbagai kementerian dan lembaga.

Dengan demikian, sektor pertahanan tidak harus diposisikan sebagai bidang yang sepenuhnya dikecualikan dari evaluasi anggaran.

Meski demikian, pemerintah diminta tetap menentukan skala prioritas secara selektif. Evaluasi harus didasarkan pada tingkat urgensi, efektivitas program, kondisi alat pertahanan, serta kebutuhan strategis Indonesia dalam jangka pendek maupun panjang.

Ia juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global dan menurutnya, ancaman konflik bersenjata secara langsung terhadap Indonesia saat ini relatif rendah, sementara dampak ekonomi dari ketidakstabilan global cenderung lebih cepat dirasakan oleh masyarakat.

"Konflik di berbagai kawasan memang memberikan tekanan terhadap dunia, tetapi dampak yang paling cepat dirasakan Indonesia bukan berupa ancaman perang secara langsung, melainkan dampak ekonominya. Karena itu, penguatan ketahanan ekonomi juga harus menjadi prioritas pemerintah," kata Zain.

Oleh karena itu, pemerintah dinilai tidak perlu terburu-buru menambah belanja persenjataan yang belum mendesak dan penghematan dapat diarahkan pada pembelian alutsista yang belum menjadi kebutuhan prioritas, sementara investasi jangka panjang dalam riset, teknologi, sumber daya manusia, dan kemandirian industri pertahanan tetap perlu dijaga.

Alokasi awal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pertahanan dan TNI pada 2026 tercatat sebesar Rp187,1 triliun. Anggaran tersebut mencakup belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal untuk mendukung kebutuhan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, serta ketiga matra TNI.

Zain menekankan pentingnya transparansi mengenai program yang terdampak efisiensi agar publik dapat menilai konsekuensi kebijakan secara objektif.

"Hal yang perlu ditelusuri setelah kebijakan itu dijalankan adalah program apa saja yang dikurangi atau bahkan dihentikan. Dari situ, baru dapat dianalisis secara lebih akurat dampaknya terhadap sistem pertahanan Indonesia," katanya.