Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato terkait RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya kepada Ketua DPR RI, besok, Jumat (14/8/2026). Pidato ini merupakan rangkaian dari sidang Tahunan 2026 dan Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD, serta Rapat Paripurna DPR RI yang akan berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato nota keuangan pada pukul 15.42 WIB hingga 15.57 WIB.

Salah satu yang dibahas dan dilaporkan dalam pidato RAPBN 2027 adalah besaran subsidi BBM, lifting minyak dan patokan harga minyak mentah RI dan lainnya. Pemerintah sendiri sebenarnya telah menyusun proyeksi untuk sektor energi di tahun 2027 mendatang, guna mengoptimalkan upaya menuju ketahanan energi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati usulan Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

Anggaran tahun 2027 difokuskan untuk mendukung agenda pembangunan sektor energi yang berpihak kepada masyarakat. Melalui alokasi yang dominan untuk pembangunan infrastruktur dan program strategis seperti listrik desa, converter kit untuk petani, serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

Pemerintah memastikan bahwa kebijakan energi tidak hanya menjaga ketahanan pasokan nasional, tetapi juga memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Demikian mengutip laman resmi Kementerian ESDM, Kamis (13/8/2026).

Pada Rapat Kerja itu, disepakati asumsi makro rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) pada rentang US$ 70- US$ 95. Sementara lifting minyak dan gas bumi disepakati pada level 1.556-1.610 ribu Barrel Oil Equivalent per Day (BOEPD), dengan rincian lifting minyak bumi 605-620 ribu Barrel Oil per Day (BOPD), lifting gas bumi ribu 951-990 BOEPD, dan Cost Recovery pada US$ 10,1-11,5 miliar.

"Untuk porsi yang ini bisa kita diskusikan, mana ruang yang lebih untuk bisa kita bicarakan dalam konteks untuk meningkatkan kapasitas lifting daripada seluruh KKKS yang ada di negara kita," ujar Bahlil pada Rapat Kerja di Kantor DPR RI, Selasa (16/6/2026) lalu.