Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan data desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bisa dikoreksi jika keliru atau tak sesuai kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya.
Pernyataan itu merespons banyaknya keluhan warga terkait ketidaksesuaian status desil akhir-akhir ini, Gus Ipul memastikan pemerintah sangat terbuka terhadap koreksi.
"Kalau misalnya ada kekeliruan, ketidaktepatan sasaran, kita segera perbaiki. Pokoknya prinsipnya kita terbuka, sangat terbuka," kata Gus Ipul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan masyarakat yang merasa keberatan dapat segera mengajukan pemutakhiran data melalui berbagai saluran resmi yang telah disiapkan. Saluran pengaduan tersebut meliputi Command Center, nomor WhatsApp, hingga aplikasi Cek Bansos.
Selain itu, warga juga bisa mendatangi langsung kantor kelurahan atau balai desa setempat untuk meminta pembaruan data melalui operator.
Gus Ipul menegaskan penerapan sistem desil bertujuan untuk mempertajam sasaran program bantuan pemerintah. Tingkatan desil 1 hingga 10 tersebut membagi masyarakat berdasarkan kriteria kemampuan sosial ekonomi yang berbeda.
Ia menjelaskan desil 1 merupakan 10 persen kelompok masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi paling bawah. Klasifikasi ini terus berjenjang hingga kelompok masyarakat paling mampu yang berada di desil 10.
"Nah, dengan adanya pendesilan ini, kita mempertajam sasaran," ujar Gus Ipul.
Saat ini, Gus Ipul mengungkap pemerintah tengah mengintegrasikan seluruh data kementerian dan lembaga di bawah Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah pemutakhiran data di BPS ini krusial agar dapat memastikan setiap program pemerintah tepat sasaran.
"BPS yang mengendalikan, kita semua membantu melakukan pemutakhiran. Ini penting karena data menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka yang berhak," ujar Gus Ipul.
Jika data telah akurat, pemerintah dapat mengalokasikan program bantuan berdasarkan tingkatan desil secara lebih baik.
Gus Ipul mencontohkan Program Keluarga Harapan (PKH) akan difokuskan untuk desil 1 dan 2, sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat dialokasikan untuk desil 1 hingga 4.
Ditemui di lokasi sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan rencana pembatasan pembelian Pertalite masih terus dikaji atau exercise.
Ia menilai validitas data desil menjadi kunci utama sebelum kebijakan benar-benar diterapkan di lapangan.
"Nah salah satu cara untuk membuat tepat sesaran, data kita harus valid. Nah desilnya ini yang kita lagi mengecek terus, jangan sampai harapan kita baik, tapi ternyata implementasinya karena datanya yang tidak valid membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita," ujar Bahlil.
Belakangan, sejumlah warga memang mengaku merasa keberatan lantaran dimasukkan ke dalam kelompok desil 9 maupun 10, padahal kapasitas finansial mereka dinilai tidak mencerminkan batas kemampuan ekonomi kelompok tersebut.
Keluhan masyarakat ini mencuat seiring bergulirnya wacana pembatasan akses BBM bersubsidi Pertalite bagi golongan desil 9 dan 10, yang datanya mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
[Gambas:Video CNN]
(dhz/pta)