Menko Muhaimin apresiasi inovasi daerah atasi kemiskinan

Jumat, 4 September 2026 21:59 WIB

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko Pemberdayaan Masyarakat) RI Muhaimin Iskandar dalam acara Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Graha Wisata Niaga, Laweyan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (4/9/2026). ANTARA/HO-Humas Pemkot Surakarta

Solo (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko Pemberdayaan Masyarakat) RI Muhaimin Iskandar mengapresiasi inovasi para kepala daerah dalam merancang program untuk mengatasi kemiskinan yang terencana dan progresif di wilayah masing-masing.

Dalam acara Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Graha Wisata Niaga, Laweyan, Solo, Jawa Tengah, Jumat, pria yang akrab disapa Cak Imin itu menegaskan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah siap mendorong peningkatkan intensitas, kualitas, serta jangkauan program-program tersebut agar manfaatnya dirasakan secara masif oleh masyarakat.

"Saya sangat senang dua hal. Yang pertama, ada banyak program yang inovatif dan kreatif, sehingga penanggulangan kemiskinan betul-betul terencana dengan baik. Tinggal intensitas, kualitas, dan jangkauan ini yang akan kita push dari pusat maupun daerah," ujarnya.

Muhaimin memuji langkah para bupati dan gubernur yang dinilai agresif dan progresif dalam mengambil alih penyelesaian masalah kemiskinan di lapangan. Energi positif dan kepemimpinan yang menjemput bola tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam penanganan kemiskinan. Bantuan sosial (bansos) ke depan hanya diposisikan sebagai bantalan sementara, sedangkan strategi utama berfokus pada pemberdayaan masyarakat agar mandiri secara ekonomi.

Melalui pendekatan ini, pemerintah menargetkan warga miskin dapat naik kelas secara bertahap.

"Kelak pada akhirnya target kita sampai pada level warga yang miskin naik kelas, sehingga yang mendapatkan bantuan sosial nantinya hanya lanjut usia dan disabilitas. Yang lain sudah mandiri," jelasnya.

Ia pun meminta agar alokasi anggaran, baik melalui APBD maupun APBN dapat difokuskan untuk mempercepat program pemberdayaan di seluruh daerah demi memastikan setiap rupiah memberikan dampak nyata.

Terkait dengan target nasional, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menekan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2024 dan menargetkan tingkat kemiskinan maksimal sebesar 5 persen pada 2029.

Khusus wilayah Jawa Tengah, ia mengapresiasi penurunan angka kemiskinan yang tercatat dan berkomitmen untuk terus mendorong penurunan hingga di bawah 8 persen.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah siap bersinergi dengan daerah dalam memperluas penciptaan lapangan kerja, salah satunya melalui optimalisasi program padat karya di kawasan perdesaan. Selain itu, jaminan sosial melalui cakupan BPJS juga bakal terus diperluas untuk mengantisipasi berbagai risiko sosial masyarakat.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.