AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengusulkan agar partai politik memberikan pembekalan khusus kepada bakal calon kepala daerah sebelum diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas calon pemimpin daerah sekaligus mencegah praktik korupsi.

Usulan itu disampaikan Tito menyusul masih maraknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk kasus terbaru yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

"Yang mungkin perlu dipertimbangkan pendapat saya, ini partai-partai yang betul-betul sekolah partainya diperkuat," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Menurut Tito, proses kaderisasi di partai politik tidak cukup hanya melalui seleksi pencalonan.

Setiap bakal calon kepala daerah perlu mengikuti pelatihan sebelum menerima rekomendasi untuk maju dalam Pilkada.

"Untuk begitu, dia mendorong calon ya sebelum mendorong calon, tolonglah dibuat pelatihan dulu," ujarnya.

Ia menjelaskan pembekalan tersebut harus mencakup pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, hingga mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan bekal itu, kepala daerah diharapkan mampu menjalankan pemerintahan secara profesional dan tidak mudah terjebak dalam pelanggaran hukum.

Tito menyatakan Kementerian Dalam Negeri siap mendukung apabila partai politik ingin menyelenggarakan pelatihan tersebut dengan melibatkan Kemendagri, KPK, maupun lembaga terkait lainnya.

"Mungkin bimbingan teknis kami siap untuk diundang, Mendagri, KPK atau yang lain-lain supaya dia ngerti mengenai birokrasi, bagaimana mengatur keuangan, membuat APBD, bisa kita sampaikan supaya nggak dibohongin sama stafnya," katanya.

Baca Juga: Prabowo: Kereta Api Harus Layani Rakyat, Jangan Tinggalkan Kota-kota Kecil