Legislator Barsel minta pencairan BTT penanganan karhutla dipermudah

Sabtu, 19 September 2026 07:02 WIB

Anggota DPRD Barito Selatan, Lisawanto. ANTARA/Bayu Ilmiawan

Buntok (ANTARA) - Anggota DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Lisawanto meminta agar proses pencairan dana Belanja Tak Terduga (BTT) dipermudah dan jangan dipersulit agar tidak menghambat penanganan bencana di lapangan.

"Kita meminta agar dalam mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) seperti sekarang ini, lebih baik secepatnya dicairkan," katanya di Buntok, Jumat.

Dikatakannya, dalam kondisi bencana, kecepatan penanganan menjadi salah satu faktor penting. Meski demikian, seluruh tahapan administrasi maupun review tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan.

Hanya, jangan sampai proses tersebut justru membuat keperluan penanganan karhutla di lapangan menjadi terlambat dipenuhi karena lambatnya proses pencairannya.

"Kita tidak ingin akibat lambatnya proses administrasi atau terlalu lamanya proses review dari Inspektorat, penanganan bencana karhutla yang dilaksanakan instansi sebagai garda terdepan dalam penanganan karhutla menjadi terhambat,” tegasnya.

Politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Barito Selatan ini juga mengingatkan agar dana BTT yang telah dicairkan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Penggunaan anggaran harus dilakukan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“BTT harus dipergunakan sebagaimana mestinya. Dana yang digunakan tersebut harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kemudian menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPRD Barsel itu menegaskan, percepatan pencairan BTT bukan berarti mengabaikan aturan. Prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran tetap harus dijaga, terlebih dana tersebut bersumber dari keuangan daerah dan penggunaannya akan dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

Ia juga mengingatkan BPKAD agar tetap berhati-hati dalam proses pencairan BTT, terutama apabila kondisi bencana karhutla nantinya telah berakhir. Setiap pencairan harus dipastikan memiliki dasar, memenuhi ketentuan dan sesuai dengan kebutuhan penanganan bencana.

“Kita berharap seluruh pihak terkait dapat mempercepat proses sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga keperluan penanganan karhutla di lapangan dapat segera ditindaklanjuti tanpa mengurangi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” demikian Lisawanto.

Baca juga: Legislator Barsel minta pemkab bantu petani terdampak karhutla dan kekeringan

Baca juga: Ketua DPRD Barsel dukung polisi usut tuntas karhutla libatkan korporasi

Baca juga: Pemkab Barsel perpanjang status tanggap darurat karhutla 30 hari kedepan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.