Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong berharap 25 kepala daerah yang diberangkatkan ke Singapura untuk belajar pelayanan publik dapat menyerap berbagai inovasi dan menerapkannya ketika pulang ke tanah air.
"Tentu kalau peningkatan kapasitas, terutama para kepala daerah, kita juga harus memberi dukungan ya karena kan dibutuhkan dalam rangka mereka membuat inovasi di daerah mereka masing-masing," ucap Bahtra di Gedung DPR, Jakarta, Senin.
Menurut dia, Singapura merupakan negara dengan performa pelayanan publik yang dapat dicontoh, mulai dari antikorupsi, kemandirian daerah, hingga pengelolaan sampah.
Oleh karena itu, ia mendukung program tersebut. "Mudah-mudahan setelah pelatihan itu juga mereka pulang ke daerah mereka, terus kemudian mentransfer pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan selama pelatihan," katanya.
Legislator urusan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah ini menilai program yang diprakarsai Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) itu tidak bertentangan dengan prinsip efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Program itu merupakan kerja sama Lemhannas dengan Purnomo Yusgiantoro Center dan Kementerian Dalam Negeri.
"Itu tidak menggunakan anggaran dari pemerintah. Anggarannya itu adalah CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) dari Bayan Group yang bekerja sama dengan Purnomo Yusgiantoro Center dan dikerjasamakan dengan Lemhannas," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily mengatakan sebanyak 25 kepala daerah yang saat ini mengikuti pendidikan di lembaganya dijadwalkan berkunjung ke Singapura untuk belajar soal pelayanan publik.
"Mereka akan ke Lee Kuan Yew School of Public Policy di National University of Singapore untuk diberikan beberapa pengetahuan, terutama tentang pelayanan publik, misalnya pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kemudian pengelolaan sampah," kata Ace saat ditemui di Kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Rabu (15/7).
Ace menjelaskan kegiatan itu merupakan bagian dari program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III yang digelar pada 15–28 Juli 2026.
Kunjungan itu diperlukan agar para kepala daerah dapat mempelajari tata kelola pemerintah yang baik demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain mempelajari pengelolaan sampah, para kepala daerah juga akan mempelajari sistem pelayanan berbasis digital untuk memudahkan pelayanan masyarakat.
Adapun KPPD Angkatan III diikuti 25 kepala daerah yang terdiri atas 23 bupati dan dua wali kota dari sejumlah provinsi.
Peserta tersebut meliputi Bupati Sinjai, Banjarnegara, Kotawaringin Barat, Biak Numfor, Manokwari, Intan Jaya, Mimika, Maluku Tengah, Kepulauan Tanimbar, Halmahera Tengah, Pulau Morotai, dan Lembata.
Selain itu, Bupati Flores Timur, Sumbawa Barat, Hulu Sungai Tengah, Sukamara, Aceh Besar, Seluma, Polewali Mandar, Muaro Jambi, Kerinci, Lebak, Tulang Bawang Barat, serta Wali Kota Lhokseumawe dan Pangkalpinang.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.