besarnya kontribusi nelayan terhadap ketahanan pangan masih berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan mereka
Jakarta (ANTARA) - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendorong perubahan paradigma kebijakan pemerintah, dari pendekatan yang semata-mata berbasis program menuju pendekatan berbasis hak (rights-based approach) untuk memenuhi dan melindungi hak-hak nelayan skala kecil.
Ketua Umum KNTI Dani Setiawan mengatakan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yang memiliki peran penting dalam produksi perikanan nasional, namun besarnya kontribusi nelayan terhadap ketahanan pangan masih berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan mereka.
“Merujuk data Bank Dunia sekitar 64,2 persen dari 288 juta jiwa penduduk Indonesia masih hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan tersebut banyak terjadi di wilayah pesisir, termasuk di kalangan nelayan kecil, yang juga menghadapi persoalan stunting. Terlebih, pada 2025 KKP menyebut sekitar 70 persen dari hampir 200 kabupaten/kota yang tergolong sangat miskin berada di wilayah pesisir “ jelas Dani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Dani mengatakan usulan ini akan disampaikan dalam forum ‘3rd Small-Scale Fisheries Summit (SSF Summit) 2026’ yang diselenggarakan di Roma, Italia pada 4-6 September 2026 yang mempertemukan organisasi nelayan skala kecil, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan dari seluruh dunia untuk membahas implementasi Pedoman Sukarela Food and Agriculture Organization (FAO) SSF Guidelines.
Ia mengatakan pemerintah harus menempatkan nelayan sebagai pemegang hak (rights holders) dan pemerintah sebagai pemangku kewajiban (duty bearers).
Salah satu isu utama yang juga dibawa KNTI adalah pentingnya mengubah cara pandang terhadap partisipasi nelayan dalam proses kebijakan, yang tidak cukup diukur hanya berdasarkan jumlah atau persentase nelayan yang hadir dalam konsultasi publik.
Baca juga: KNTI minta pemerintah perjuangkan subsidi nelayan dalam perjanjian WTO
Baca juga: KNTI usulkan SPBU untuk nelayan dapat lebih diperbanyak
“Partisipasi nelayan harus dilihat dengan pendekatan partisipasi bermakna, yang diukur dari sejauh mana suara dan kepentingan nelayan benar-benar memiliki pengaruh terhadap keputusan akhir dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan” pungkas Dani.
Dalam forum SSF 2026, Dani Setiawan membawa pengalaman dan perspektif nelayan Indonesia, khususnya terkait proses penyusunan dan implementasi National Plan of Action for Small-Scale Fisheries (NPOA-SSF).
Sebagai informasi, Organisasi Pangan Dunia (FAO) menjadi penyelenggara Forum Nelayan Internasional atau dikenal dengan istilah Small Scale Fisheries (SSF) Summit untuk membahas perkembangan implementasi Pedoman Sukarela Food and Agriculture Organization (FAO) SSF Guidelines di masing-masing negara atau disebut National Plan of Action for Small-Scale Fisheries (NPOA-SSF).
Di Indonesia, NPOA-SSF telah dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada November 2025 dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Perlindungan Perikanan Skala Kecil (RAN-PPSK).
Baca juga: Cuaca ekstrem ancam nelayan kecil, KNTI minta perlindungan negara
Baca juga: KNTI: Lima program ekonomi perkuat nelayan dan serap tenaga kerja
Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.