Mataram (ANTARA) - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong desain besar peran dan arah kepemudaan di wilayah setempat khususnya dalam membangun sinergi dengan pemerintah daerah di era society 5.0 berbasis teknologi.
Ketua DPD KNPI NTB, Baihaqi, mengakui peran pemuda di era teknologi saat ini sangat komplek. Terlebih lagi, tantangan struktural yang dihadapi sektor kepemudaan di NTB saat ini seiring penggabungan kembali urusan pemuda dan olahraga ke dalam Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB.
"Dulu saja saat dinasnya masih berdiri sendiri, kita belum melihat adanya semacam desain yang jelas mengenai pembinaan pemuda. Akibatnya, banyak pemuda kita yang harus mencari jalannya sendiri tanpa arah yang terencana dari pemerintah daerah," ujar Baihaqi pada Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) KNPI NTB di Mataram, Jumat.
Baihaqi menegaskan KNPI hadir sebagai wadah kaderisasi yang nyata di NTB. Melalui KNPI, para pemuda diharapkan dapat menempa diri agar siap eksis dan berkontribusi di tengah masyarakat sesuai dengan profesi masing-masing setelah masa kepengurusan usai.
"Dibutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah agar program kepemudaan di NTB tidak tenggelam begitu saja," katanya.
Oleh karena itu, menurut Baihaqi, Rapimpurda, menjadi momen penting untuk merumuskan arah baru gerakan kepemudaan di NTB, khususnya dalam membangun sinergi dengan pemerintah daerah.
Ia juga menyampaikan apresiasi yang mendalam atas antusiasme luar biasa dari ratusan OKP yang tetap berkomitmen mengawal gerakan pemuda hingga menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) mendatang.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Rusdi Ali Hanafi, memaparkan bahwa NTB memiliki modal yang sangat kuat untuk maju.
Menurut Rusdi, keberadaan Mandalika, Gunung Rinjani, hingga potensi bonus demografi. Namun, potensi ini harus dikelola dengan kesiapan menghadapi tantangan global seperti Society 5.0 dan derasnya arus kecerdasan buatan (Artificial Intelligence).
Rusdi menekankan pentingnya peran pemuda sebagai penangkal disinformasi sekaligus akselerator informasi pembangunan.
Pemuda harus menjadi bagian dari solusi di tengah maraknya hoaks dan ujaran kebencian yang dipicu oleh perkembangan teknologi.
Untuk itu kata dia, DPP KNPI mendorong kadernya di daerah untuk menyelaraskan program kerja dengan fokus pemerintah, khususnya pada isu ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan penurunan angka stunting.
Rusdi menambahkan, pemuda NTB khususnya dituntut tidak boleh kalah oleh keadaan dan harus menjadi kelompok paling responsif dalam mendukung perubahan besar yang tengah diupayakan pemerintah.
Merespons aspirasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Syamsul Hadi, menyambut baik kritik dan masukan dari KNPI. Ia mengakui bahwa pemerintah daerah membutuhkan refleksi bersama untuk memperbaiki capaian indeks prestasi pemuda secara makro.
Syamsul secara terbuka menantang KNPI dan OKP untuk duduk bersama menyusun sebuah grand design atau peta jalan kepemudaan NTB yang terukur dan berdampak nyata.
"Setiap rupiah yang dikeluarkan dari anggaran daerah harus benar-benar berdampak bagi kemaslahatan pemuda. Saya tidak ingin lagi hanya melihat proposal-proposal yang menumpuk di meja tanpa arah yang terencana dengan baik," tegas Syamsul.
Ia menambahkan bahwa Dinas Dikpora NTB tidak dapat berjalan sendiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan kepemudaan.
"Sinergi dan kolaborasi dengan KNPI menjadi jaminan mutlak agar program-program kepemudaan di NTB dapat berjalan efektif, transparan, dan berdaya guna tinggi bagi masa depan daerah," katanya.