IAEI dan KNEKS mendorong agar Indonesia mempercepat tata kelola ekonomi syariah. Hal ini disampaikan pada webinar di Jakarta, Jumat (7/8/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mendorong percepatan penyusunan produk domestik bruto (PDB) syariah sebagai alat ukur kontribusi ekonomi dan keuangan syariah terhadap perekonomian nasional. Jika terealisasi, Indonesia berpeluang menjadi negara pertama di dunia yang memiliki indikator tersebut.

Direktur Eksekutif KNEKS Sholahuddin Al Ayyubi mengatakan metodologi penghitungan PDB syariah telah disiapkan. Saat ini, penyusunannya tinggal menunggu dukungan anggaran agar survei dapat dilakukan.

"Metodologinya sudah siap. Tinggal dukungan anggaran sehingga surveinya bisa dilaksanakan dan PDB syariah dapat dihitung," kata Sholahuddin dalam webinar Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Jumat (7/8/2026).

Menurut dia, keberadaan PDB syariah akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kontribusi ekonomi dan keuangan syariah terhadap perekonomian nasional. Selama ini, ukuran yang tersedia masih terpisah-pisah sehingga belum mampu mencerminkan besarnya peran sektor tersebut.

Sholahuddin mengatakan indikator tersebut juga akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan sekaligus mengevaluasi efektivitas berbagai program pengembangan ekonomi syariah.

"Kita ingin mengetahui secara lebih pasti berapa sebenarnya kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB nasional. Dengan begitu, kebijakan yang disusun juga bisa lebih tepat sasaran," ujarnya.

Saat ini, Indonesia masih menjadi salah satu kekuatan ekonomi syariah dunia, terutama pada sektor makanan halal dan modest fashion. Kehadiran PDB syariah diharapkan dapat melengkapi berbagai indikator yang sudah ada sekaligus menjadi acuan dalam mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

Sholahuddin berharap penghitungan PDB syariah dapat segera direalisasikan sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pasar ekonomi syariah, tetapi juga memiliki instrumen untuk mengukur kontribusi sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi secara lebih komprehensif.