DI ANTARA ratusan kerajaan dan kesultanan yang pernah berdiri di bumi Nusantara, Keraton Yogyakarta menempati posisi yang unik. Ia bukan sekadar pusat budaya Jawa, melainkan salah satu simpul politik yang ikut menentukan arah sejarah dari zaman kolonial hingga lahirnya Republik Indonesia.
Perjalanan itu tidak lepas dari dua sosok besar: Sultan Hamengku Buwono II, sang penentang kolonial yang keras kepala, dan Sultan Hamengku Buwono IX, negarawan yang menyatukan takhta Jawa dengan cita-cita republik.
HB II: Sultan yang Tidak Pernah Benar-Benar Tunduk
Sultan Hamengku Buwono II naik takhta pada 1792 di tengah tekanan besar dari VOC yang tengah sekarat dan kemudian pemerintah kolonial Belanda serta Inggris yang menggantikannya. Berbeda dengan banyak penguasa lokal yang memilih jalan kompromi demi mempertahankan kekuasaan, HB II dikenal keras menolak intervensi asing atas urusan internal keraton.
Sikap itu membuatnya berkali-kali diturunkan paksa dari takhta — oleh Belanda maupun oleh Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles — dan diasingkan, sebelum kembali naik takhta lagi. Puncaknya adalah Geger Sepehi tahun 1812, ketika pasukan Inggris menyerbu dan menjarah keraton sebagai balasan atas sikap keras sultan. Yogyakarta nyaris luluh lantak, dan HB II sendiri diasingkan ke Penang lalu Ambon.
Di titik inilah letak pentingnya sejarah ini: seandainya perlawanan itu berakhir dengan kehancuran total kesultanan — bukan hanya kekalahan militer, tetapi lenyapnya keraton sebagai institusi dan simbol kedaulatan lokal — jalur sejarah Yogyakarta sebagai pusat kekuatan Jawa yang berdaulat bisa saja terputus. Yogyakarta bertahan, dan justru pengalaman pahit itu ikut membentuk karakter keraton sebagai institusi yang tidak mudah tunduk pada kekuasaan asing — karakter yang kelak diwariskan hingga generasi HB IX.
HB IX: Titik Temu Antara Takhta dan Republik
Satu setengah abad kemudian, warisan sikap tegas itu menemukan momentumnya. Ketika Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, status kerajaan-kerajaan di Nusantara belum sepenuhnya jelas. Sejumlah kesultanan dan kerajaan di berbagai daerah masih ragu, bahkan ada yang cenderung mempertahankan hubungan dengan Belanda.
Dalam situasi genting itu, Sultan Hamengku Buwono IX bersama Sri Paku Alam VIII mengeluarkan Amanat 5 September 1945, menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman berdiri di belakang Republik Indonesia dan menjadi bagian tak terpisahkan dari NKRI. Sikap ini diikuti langkah konkret yang tidak kalah penting: Yogyakarta membuka pintunya sebagai ibu kota darurat Republik Indonesia (1946–1949) saat Jakarta jatuh ke tangan Belanda pada masa Agresi Militer.
Tanpa kesediaan Yogyakarta menjadi tempat berlindung pemerintahan pusat, tanpa dukungan logistik dan legitimasi politik dari keraton yang punya akar kuat di masyarakat Jawa, konsolidasi Republik yang masih muda pada masa-masa paling rawan bisa jadi berjalan jauh lebih sulit. Atas peran ini, Yogyakarta dianugerahi status Daerah Istimewa, satu-satunya provinsi di Indonesia yang dipimpin oleh raja yang juga menjabat gubernur.
Mengapa Yogyakarta Disebut “Penyambung” Nusantara
Istilah “penyambung Nusantara” bagi Keraton Yogyakarta bukan tanpa alasan. Keraton ini berhasil melakukan sesuatu yang gagal dilakukan banyak kerajaan tradisional lain: menjembatani dua zaman yang secara prinsip bertentangan — sistem monarki dan republik — tanpa kehilangan legitimasi di mata rakyatnya maupun di mata negara baru. HB IX bahkan kelak menjadi Wakil Presiden RI (1973–1978), sultan pertama dan satu-satunya yang mencapai posisi tertinggi kedua di republik yang dulunya “menelan” kerajaannya sendiri.
Rangkaian peristiwa ini menunjukkan benang merah yang panjang: keteguhan HB II mempertahankan kedaulatan Yogyakarta dari cengkeraman asing pada awal abad ke-19, hingga keputusan politik HB IX menyatukan takhta itu dengan Republik pada pertengahan abad ke-20. Keduanya, dengan cara yang berbeda, menjaga agar Yogyakarta tetap berdiri sebagai entitas yang berdaulat dan relevan — sebuah kesinambungan yang pada akhirnya turut membentuk wajah Indonesia modern.
Dr. Raden Florentinus Suryo Susilo, MBA; Alumnus Program Doktoral Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta; Ketua Umum Yayasan Pencinta Sejarah Kasultanan Ngayogyakarta.