Kemenhub menambah Rp3,5 triliun anggaran 2027 untuk konektivitas KA

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menambah pagu belanja nonoperasional Program Infrastruktur Konektivitas Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) sebesar Rp3,5 triliun pada 2027 untuk perawatan prasarana, keselamatan perlintasan, dan layanan kereta api (KA) perintis.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Allan Tandiono mengatakan tambahan tersebut terutama dialokasikan untuk pembayaran backlog perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara sebesar Rp2,48 triliun serta penanganan perlintasan sebidang Rp1 triliun.

“Penambahan pagu belanja nonoperasional untuk Program Infrastruktur Konektivitas sebesar Rp3,5 triliun yang terdiri dari layanan keperintisan kereta api sebesar Rp19,98 miliar, pembayaran perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara atau IMO perkeretaapian sebesar Rp2,48 triliun, dan penanganan perlintasan sebidang perkeretaapian sebesar Rp1 triliun,” kata Allan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

Secara keseluruhan, pagu anggaran DJKA pada 2027 mencapai sekitar Rp8,19 triliun, meningkat dibandingkan pagu indikatif sekitar Rp4,65 triliun. Selain tambahan Rp3,5 triliun pada Program Infrastruktur Konektivitas, terdapat tambahan Rp56,26 miliar pada Program Dukungan Manajemen.

Di sisi lain, terdapat pengurangan pagu Rp28,29 miliar yang bersumber dari penyesuaian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan pinjaman luar negeri. Komponen terbesar dari tambahan anggaran konektivitas tersebut digunakan untuk pembayaran backlog perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara atau Infrastructure Maintenance and Operation (IMO).

Paparan DJKA mencatat pembayaran backlog IMO tersebut mencakup wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian di Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Sementara itu, tambahan Rp1 triliun dialokasikan untuk penanganan perlintasan sebidang.

DJKA mengidentifikasi 1.404 lokasi sebagai sasaran peningkatan keselamatan dari total 3.674 perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan raya.

“Sisanya sebanyak 1.214 lokasi yang tersebar di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian akan dibiayai melalui tambahan anggaran dengan ruang lingkup pemasangan pintu perlintasan dan penyediaan dokumen perencanaan teknis,” kata Allan.

Adapun tambahan Rp19,98 miliar untuk layanan kereta api perintis diarahkan pada penyelenggaraan layanan Makassar-Parepare, Rantau Prapat-Pondok S5, dan LRT Sumatera Selatan.

Dalam postur anggaran 2027, DJKA mengalokasikan sekitar Rp6,71 triliun untuk kegiatan yang mendukung keselamatan perkeretaapian dan sekitar Rp866,25 miliar untuk kegiatan yang mendukung pelayanan perkeretaapian.