KEEPOKP dorong percepatan penanganan pasca konflik di Kabupaten Jayawijaya

Sabtu, 15 Agustus 2026 21:17 WIB

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Heri Wiranto (tengah) didampingi Ketua KEPPOKP Velix V Wanggai (kiri) memimpin rapat koordinasi penanganan pasca konflik antar suku di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. ANTARA/HO-Humas Pemkab Jayawijaya.

Wamena (ANTARA) - Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPPOKP) mendorong percepatan penanganan pascakonflik antarsuku di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Ketua KEPPOKP Velix V Wanggai bersama Bupati Jayawijaya Atenius Murib dan Wakil Bupati Lanny Jaya Fredi G Tabuni melakukan pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI dan kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan penyelesaian konflik di Jakarta.

Ketua KEPPOKP Velix V Wanggai dalam keterangan tertulis di Wamena, Sabtu mengatakan percepatan penanganan pascakonflik antarsuku di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan segera dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga membantu masyarakat memiliki rumah yang terbakar akibat kerusuhan tersebut.

“Kami bersama pemerintah daerah baik Jayawijaya maupun Lanny Jaya berharap penanganan serius segera dilakukan sehingga masyarakat yang masih tinggal di pengungsian dapat memiliki rumah dan beraktivitas seperti biasa,” katanya.

Dia bersama Bupati Jayawijaya Atenius Murib dan Wakil Bupati Lanny Jaya Fredi G Tabuni menyampaikan terima kasih kepada Kemenko Polkam yang telah memfasilitasi pertemuan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik Wamena pada Mei 2026.

“Terima kasih juga disampaikan kepada perwakilan kementerian dan lembaga yang terlibat langsung sekaligus memberikan masukan dalam rapat koordinasi yang berlangsung saat ini,” ujarnya.

Rakor yang berlangsung mulai pukul 14.00-17.20 WIB juga mendengar berbagai pertimbangan teknis dari perwakilan kementerian dan terkait skema efisiensi yang akan digunakan, panduan hukum tentang penanganan konflik sosial serta kementerian teknis yang akan terlibat langsung.

Rakor dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga dan memberikan kontribusi pemikiran proses percepatan penanganan pasca konflik Jayawijaya.

Para perwakilan tersebut di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Sementara itu Bupati Jayawijaya Atenius Murib mengharapkan Menko Polkam dan perwakilan kementerian dan lembaga yang hadir dalam pertemuan ini dapat mengawal poin-poin dalam rapat ini.

“Poin-poin yang telah disampaikan dan disepakati sangat sangat penting karena menjadi prioritas bersama sebelum konflik baru muncul di Wamena,” katanya.

Dia menyampaikan komitmennya memberikan jaminan keamanan dan lainnya selama pelaksanaan rehabilitasi maupun rekonstruksi di area terdampak konflik.

“Masyarakat Papua Pegunungan pada umumnya dan khususnya masyarakat Jayawijaya, Lanny Jaya serta Yahukimo membantu dalam doa dan dukungan agar seluruh proses pemulihan berjalan aman dan damai,” ujarnya.