Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” Episode 6 yang dibuka langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, Jumat (10/7/2026).
Keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Minggu, menyebutkan kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh jajaran Kementerian Hukum, baik dari tingkat pusat maupun wilayah. Forum ini menjadi wadah terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, aspirasi, serta kendala yang dihadapi dalam mengakses layanan publik Kementerian Hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung mengikuti kegiatan tersebut bersama jajaran Kanwil Kemenkum Babel. Hadir pula Kepala Divisi P3H, Rahmat Feri Pontoh; Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo; Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, M. Bangbang; Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Adi Riyanto; Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini Oscar; serta seluruh pegawai Kanwil Kemenkum Babel. Kehadiran jajaran Kanwil Kemenkum Babel menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa forum “PASTI ADA SOLUSI” merupakan sarana bagi masyarakat untuk memperoleh ruang komunikasi langsung dengan Kementerian Hukum. Masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan permasalahan, baik secara langsung di lokasi kegiatan maupun melalui Zoom Meeting. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat dari berbagai daerah tetap dapat berpartisipasi dan memperoleh penjelasan atas kendala layanan yang dihadapi.
Setiap pengaduan yang disampaikan masyarakat ditanggapi secara langsung oleh Menteri Hukum bersama pejabat terkait sesuai dengan bidang permasalahan masing-masing. Jawaban yang diberikan diarahkan untuk menghadirkan kejelasan informasi, kepastian tindak lanjut, serta solusi yang dapat dipahami oleh masyarakat. Langkah ini menunjukkan komitmen Kementerian Hukum dalam membangun pelayanan publik yang cepat, terbuka, akuntabel, dan mudah diakses.
Sejumlah permasalahan yang mengemuka dalam forum tersebut antara lain berkaitan dengan layanan Kekayaan Intelektual, pendaftaran merek, kewarganegaraan, kenotariatan, Administrasi Hukum Umum, serta layanan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah pengaduan terkait layanan kenotariatan. Selain itu, forum juga menampung berbagai masukan dari internal Kementerian Hukum yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut dari unit terkait.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa forum ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum.
Menurutnya, pengaduan dan masukan masyarakat harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan kepastian layanan. Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen menindaklanjuti arahan Menteri Hukum dengan terus menghadirkan layanan yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Forum ini menjadi momentum bagi seluruh jajaran untuk semakin peka terhadap kebutuhan masyarakat. Kanwil Kemenkum Babel siap memperkuat pelayanan hukum yang responsif, terbuka, dan solutif, sehingga setiap layanan yang diberikan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Johan.
Melalui Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” Episode 6, Kementerian Hukum menegaskan komitmennya untuk hadir secara langsung dalam mendengar keresahan dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong penyelesaian pengaduan secara terukur serta memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan Kementerian Hukum. Forum tersebut juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun budaya pelayanan yang transparan, responsif, dan akuntabel di seluruh jajaran Kementerian Hukum.
Pewarta: Aprionis
Uploader : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.