Menurut Ma’ruf, AHWA merupakan representasi ulama yang memiliki tugas memilih Rais Aam PBNU. Karena itu, anggota AHWA harus dipilih berdasarkan hati nurani serta mempertimbangkan kapasitas dan integritas.
“AHWA itu adalah representasi para ulama untuk memilih Rais Aam, yang lahir mestinya dari hati nurani dan memilih orang yang terbaik,” kata Ma’ruf.
Baca Juga: Gus Rozin Dorong PBNU Perkuat Perhatian untuk NU di Luar Jawa
Ia menegaskan, proses pemilihan AHWA tidak boleh diarahkan melalui paket tertentu yang dipesan atau dibentuk berdasarkan kepentingan transaksional.
Ma’ruf juga mengingatkan agar tidak terjadi mobilisasi dukungan yang disertai pembayaran untuk memenangkan paket tertentu.
“Jangan merupakan suatu paket pesanan, apalagi kalau di situ ada transaksi, atau mobilisasi, ataupun juga ada upaya-upaya hal-hal yang tidak terpuji lainnya,” ujarnya.
Menurut dia, proses tersebut penting dijaga agar Muktamar ke-35 NU benar-benar menjadi forum para ulama dan berlangsung sesuai dengan akhlak yang selama ini dijunjung Nahdlatul Ulama.
“Supaya Muktamar ini memang Muktamarnya para ulama, sehingga jangan dicederai oleh hal-hal yang tidak terpuji, tidak sesuai dengan akhlaknya para ulama,” kata Ma’ruf.
Ma’ruf turut menjelaskan bahwa tidak setiap pemberian uang kepada kiai dapat dikategorikan sebagai transaksi politik dalam pemilihan AHWA.
Ia membedakan pemberian yang dilakukan dalam konteks tabarruk atau mencari keberkahan dengan praktik penggalangan dukungan yang bersifat transaksional.
“Kalau orang salam tempel itu karena menyangkut tabarruk sama guru, santri sama kiai, saya kira itu lain, tidak ada motif apa-apa,” jelasnya.
Menurut Ma’ruf, persoalan muncul ketika pemberian tersebut digunakan untuk menggalang dukungan dan memobilisasi pemilih agar memilih paket tertentu.
“Yang dimaksud itu penggalangan yang sifatnya transaksional untuk memobilisir paket, kemudian dia harus ada pembayarannya. Nah, itu yang kita minta tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Ia khawatir praktik semacam itu dapat memengaruhi legitimasi hasil Muktamar ke-35 NU.
“Jikalau itu terjadi, kita khawatirkan kemudian Muktamar itu menjadi tidak legitimate. Yang kita harapkan itu tidak ada, supaya Muktamar itu legitimit,” ujarnya.
Ma’ruf berharap siapa pun yang nantinya terpilih dapat diterima oleh seluruh pihak, sementara mereka yang tidak terpilih dapat menerima hasil tersebut dengan lapang.
Baca Juga: Muhammadiyah Salurkan Bantuan Logistik dan Medis untuk Muktamar NU ke-35
“Yang terpilih memang layaknya terpilih, yang tidak terpilih juga legawa,” kata Ma’ruf.
Sejumlah ulama sepuh NU hadir dalam pertemuan tersebut, baik secara langsung maupun melalui konferensi video. Di antaranya KH Anwar Manshur, KH Ubab Maimoen, KH Mustofa Bisri, Said Aqil Siroj, KH Idris Hamid, KH Kafabihi Mahrus, KH Ali Akbar Marbun, KH Muhtadi Dimyati, KH Muadz Thohir, KH Haris Shodaqoh, KH Nuh Addawami, KH Zuhri Zaini, KH Nuruzzahri, KH Muhyiddin Ishaq, KH Abun Bunyamin, dan KH Ahmad Syatibi.
Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026.
Forum tersebut menjadi agenda tertinggi NU untuk melakukan konsolidasi organisasi sekaligus memilih kepemimpinan PBNU periode berikutnya.