AMBON (ANTARA) - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Maluku memperkuat standar keselamatan pelayaran dan tata kelola angkutan penyeberangan guna memastikan konektivitas transportasi laut antarpulau berlangsung aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Semmy Huwae di Ambon, Rabu, mengatakan penguatan keselamatan menjadi bagian penting dalam penataan transportasi penyeberangan karena angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) telah menjadi urat nadi mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan.
"Maluku secara geografis adalah wilayah kepulauan. Karena itu transportasi, khususnya angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, bukan lagi sekadar infrastruktur pendukung, tetapi menjadi urat nadi utama ekonomi, sosial, dan pelayanan dasar masyarakat," katanya.
Hal itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Bidang Penyeberangan yang melibatkan kepala dinas perhubungan kabupaten/kota se-Maluku bersama sejumlah pemangku kepentingan, antara lain PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon, BPTD Kelas II Maluku, dan Perumda Panca Karya.
Menurut Semmy, konektivitas transportasi laut yang lancar, aman, dan terjangkau dibutuhkan untuk mengurangi disparitas harga barang sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Maluku.
Untuk itu, kata dia, tata kelola transportasi penyeberangan harus dibangun dengan memperhatikan pemenuhan standar keselamatan pelayaran secara ketat, selain memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
"Pengelolaan transportasi penyeberangan harus kita hadapi dengan bijak, dimulai dari pemenuhan standar keselamatan pelayaran yang ketat, sinkronisasi usulan trayek perintis hingga kepatuhan terhadap regulasi," ujar dia.
Ia mengatakan penataan tersebut juga perlu diikuti dengan penyesuaian tarif pelayanan agar tetap mempertahankan keterjangkauan bagi masyarakat sekaligus menjamin keberlangsungan operasional armada di lapangan.
Dishub Maluku, lanjutnya, juga mendorong sinkronisasi lintasan penyeberangan eksisting dengan usulan lintasan baru yang akan diterapkan pada 2027 sehingga pengembangan jaringan transportasi benar-benar didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan kondisi riil di lapangan.
Semmy menekankan forum tersebut tidak sekadar membahas penambahan atau perubahan lintasan, tetapi harus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab persoalan konektivitas dan keselamatan transportasi laut di Maluku.
"Saya berharap diskusi dapat berlangsung secara konstruktif, terbuka, transparan, dan berbasis pada data riil lapangan sehingga rekomendasi yang dihasilkan benar-benar solutif dan dapat diterapkan," katanya.
Ia menambahkan penguatan sistem transportasi penyeberangan menjadi penting karena karakter geografis Maluku menuntut adanya konektivitas antarpulau yang tidak hanya tersedia, tetapi juga memenuhi aspek keselamatan, kepastian pelayanan, dan keberlanjutan operasional.
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.