Ambon (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku memperkuat tata kelola organisasi dan disiplin pegawai sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas, integritas, serta kualitas pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Gindo Ginting di Ambon, Kamis, mengatakan penguatan tersebut menjadi bagian dari komitmen institusinya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kepatuhan administrasi, pengendalian internal, dan profesionalisme aparatur.
"Berbagai masukan yang disampaikan menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi kami untuk terus melakukan pembenahan dan penguatan internal. Kami berkomitmen meningkatkan kepatuhan administrasi, memperkuat pengendalian internal, serta menjaga disiplin dan integritas seluruh jajaran," katanya.
Penguatan itu diberikan Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jayanta Surbakti kepada jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku dan unit pelaksana teknis di bawahnya melalui kegiatan pembinaan yang diikuti secara luring maupun daring.
Dalam pembekalannya, Jayanta menekankan pentingnya tertib administrasi dan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan organisasi yang akuntabel. Menurut dia, setiap pelaksanaan tugas harus berlandaskan prinsip integritas dan transparansi agar pelayanan publik dapat berjalan secara optimal.
Ia juga mengingatkan pentingnya mitigasi risiko dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Setiap potensi penyimpangan, katanya, perlu dideteksi sejak dini melalui penguatan sistem pengawasan dan kepatuhan terhadap prosedur, termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
"Instrumen tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan proses pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel," ujarnya.
Selain menjalankan fungsi pengawasan, Jayanta menjelaskan Inspektorat Jenderal juga berperan sebagai mitra strategis bagi satuan kerja melalui pendekatan konsultatif dan quality assurance. Pendekatan itu diharapkan mampu membantu setiap satuan kerja memperkuat pengendalian internal sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.
Ia juga menekankan pentingnya disiplin aparatur sipil negara sebagai fondasi organisasi yang profesional dan berintegritas. Seluruh pegawai diharapkan memahami hak dan kewajibannya serta menjaga perilaku sesuai nilai-nilai ASN untuk meminimalkan potensi pelanggaran disiplin.
Gindo menambahkan penguatan tersebut menjadi bekal penting bagi seluruh jajaran Imigrasi Maluku dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, sekaligus memperkuat budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menurut dia, peningkatan tata kelola yang baik tidak hanya berdampak pada efektivitas organisasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan keimigrasian yang cepat, transparan, dan berintegritas.
Dengan penguatan tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku berharap seluruh jajaran semakin memahami pentingnya penerapan tata kelola yang baik, mitigasi risiko dalam setiap pelaksanaan tugas, serta konsisten menjaga disiplin dan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor : Luqman Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.