Liputan6.com, Tel Aviv - Israel pada Selasa (8/9/2026) mengumumkan akan menutup Konsulat Inggris di Yerusalem Timur. Langkah itu diambil setelah Inggris, Prancis, dan Kanada berencana melarang impor barang dari permukiman Israel di Tepi Barat.
Israel juga tidak lagi mengizinkan Inggris ikut serta dalam misi koordinasi untuk Gaza yang dipimpin Amerika Serikat (AS). Selain itu, kata Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar, sejumlah pejabat Inggris, termasuk mantan pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn dan sejumlah warga negara lain akan dilarang masuk ke Israel.
"Langkah Inggris menyimpang secara moral dan merupakan campur tangan terang-terangan dalam urusan negara berdaulat serta proses pemilunya," ungkap Saar seperti dilaporkan CNA.
Ia mengecam pernyataan Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband yang menyebut Israel melakukan pembersihan etnis terhadap warga Palestina. Saar menyebut tuduhan itu sebagai kebohongan yang keterlaluan.
Saar mengatakan langkah balasan tersebut telah dikoordinasikan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara itu, Presiden Israel Isaac Herzog menuduh Inggris mencampuri pemilu Israel yang akan digelar pada akhir Oktober.
Larangan Impor dari Permukiman Israel
Rencana Inggris, Prancis, dan Kanada melarang impor dari permukiman Israel merupakan langkah terbaru dalam serangkaian tindakan yang menyasar kebijakan permukiman Yahudi Israel.
Kebijakan tersebut sekaligus menunjukkan semakin renggangnya hubungan Israel dengan sejumlah negara yang selama ini menjadi sekutu tradisionalnya.
Menteri luar negeri dari 10 negara lain, termasuk Denmark, Norwegia, Polandia, Spanyol, dan Swedia, turut menandatangani pernyataan yang menegaskan kembali dukungan terhadap solusi dua negara melalui perundingan, yakni Israel dan negara Palestina hidup berdampingan secara damai.
Kekhawatiran negara-negara tersebut meningkat seiring perluasan permukiman Israel dan kekerasan di Tepi Barat yang diduduki Israel.
"Bersama-sama, kami bertekad: solusi dua negara harus dilindungi dan kami akan mengambil tindakan demi terwujudnya perdamaian yang adil dan langgeng," kata mereka.
Miliband mengatakan Inggris tidak bisa lagi hanya mengecam ketidakadilan dan penderitaan tanpa mengambil tindakan.
Menurut dia, perluasan permukiman Israel harus ditentang karena dapat mengancam terwujudnya negara Palestina.
"Pemerintah Kanada dari masa ke masa berpandangan bahwa solusi dua negara merupakan jalan menuju perdamaian jangka panjang yang juga mempertimbangkan kekhawatiran Israel yang sah terkait keamanan. Permukiman ilegal di Tepi Barat sangat menghambat tercapainya tujuan tersebut," tulis Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand di X.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Palestina, dan sebagian besar negara di dunia menganggap permukiman Israel ilegal berdasarkan hukum internasional. Israel menolak pandangan tersebut.
Laporan Reuters yang diterbitkan pada Selasa menemukan bahwa pemerintah Israel membiayai sejumlah pemukim garis keras di Tepi Barat yang menggunakan pos-pos pertanian ilegal untuk mengusir warga Palestina dari wilayah mereka.