Hasil reses DPRD perkuat arah pembangunan Kotim

Senin, 27 Juli 2026 17:22 WIB

Penjabat Sekda Kotim Umar Kaderi usai menghadiri rapat penyampaian hasil reses anggota DPRD di ruang rapat paripurna, Senin (27/7/2026). ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mengapresiasi hasil reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat yang dinilai menjadi masukan penting dalam memperkuat arah pembangunan daerah.

“Reses merupakan media komunikasi antara anggota DPRD dengan masyarakat di dapilnya masing-masing. Berbagai aspirasi, mulai dari sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga kebutuhan lainnya, menjadi dukungan penting bagi pembangunan di Kotim,” kata Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kotim Umar Kaderi di Sampit, Senin.

Hal ini ia sampaikan usai menghadiri penyampaian hasil reses para anggota legislatif dari lima Daerah Pemilihan (Dapil) Kotim di ruang rapat paripurna DPRD setempat.

Ia menjelaskan pemerintah daerah mengapresiasi hasil reses yang disampaikan oleh seluruh anggota DPRD dari dapil I hingga dapil V karena dinilai selaras dengan arah pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah.

Reses ini menjadi salah satu bentuk komunikasi antara anggota DPRD dengan masyarakat di daerah pemilihannya untuk menyerap kebutuhan yang berkembang di lapangan.

Berbagai usulan yang disampaikan nantinya akan disesuaikan dengan Rencana Kerja (Renja) masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) agar dapat dipertimbangkan dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai prioritas pembangunan daerah.

“Kami menghargai hasil reses yang disampaikan. Banyak aspirasi yang sejalan dengan program pembangunan daerah dan nantinya akan disesuaikan dengan Renja OPD masing-masing,” ujarnya.

Ia menambahkan, reses tidak hanya menjadi wadah penyampaian aspirasi baru, tetapi juga sarana evaluasi terhadap tindak lanjut hasil reses sebelumnya. Melalui proses itu, DPRD dapat mengetahui sejauh mana usulan masyarakat telah direalisasikan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memandang evaluasi yang dilakukan DPRD sangat bermanfaat sebagai bahan penyempurnaan perencanaan pembangunan sehingga program yang dijalankan semakin tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Evaluasi yang dilakukan teman-teman anggota DPRD sangat bermanfaat bagi kami sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur,” tambahnya.

Baca juga: Komisi II DPRD Kotim panggil PLN minta penjelasan terulangnya pemadaman bergilir

Salah satu poin yang disoroti pada hasil reses tersebut adalah fenomena di sejumlah sekolah dasar yang nyaris tidak memperoleh peserta didik baru pada tahun ajaran ini.

Kondisi tersebut umumnya terjadi di wilayah kecamatan maupun desa pelosok, baik pada sekolah yang dikelola pemerintah daerah maupun yang berada di lingkungan perusahaan perkebunan besar swasta (PBS).

Menanggapi hal tersebut, Umar menyatakan pemerintah daerah akan melakukan pemetaan terhadap sekolah-sekolah yang kekurangan murid.

Bagi sekolah yang sudah tidak memiliki peserta didik, pemerintah akan mengalihkan siswa ke sekolah terdekat agar layanan pendidikan tetap berjalan secara optimal.

“Kami akan evaluasi dan petakan sekolah-sekolah yang kekurangan murid. Jika memang sudah tidak ada siswanya, maka akan dikonversikan atau dialihkan ke sekolah terdekat, khususnya yang berada di lingkungan perusahaan PBS,” ujarnya.

Umar menilai meningkatnya minat masyarakat menyekolahkan anak di sekolah milik PBS menjadi salah satu faktor penyebab berkurangnya jumlah murid di beberapa sekolah negeri. Selain tidak dipungut biaya, sekolah-sekolah tersebut juga dinilai memiliki tenaga pendidik dan fasilitas yang memadai.

Meski begitu, pemerintah daerah tetap berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah negeri melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia guru, perbaikan sarana dan prasarana, serta pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah Kotim.

Apabila setelah dilakukan evaluasi terdapat sekolah yang sudah tidak lagi memiliki peserta didik, maka tidak menutup kemungkinan mengambil kebijakan penutupan sekolah sebagai langkah efisiensi operasional, dengan tetap mengutamakan keberlangsungan pendidikan bagi para siswa melalui redistribusi ke sekolah terdekat.

“Kami ingin memberikan layanan pendidikan terbaik bagi masyarakat. Karena itu, kualitas guru, fasilitas sekolah dan pemerataan layanan pendidikan akan terus menjadi perhatian pemerintah daerah,” demikian Umar.

Baca juga: PT Hutan Sawit Lestari libatkan akademisi dalam penyusunan PKB Ketenagakerjaan

Baca juga: Bulog: Kapuas dan Kotim daerah kontribusi terbesar serapan hasil pertanian padi

Baca juga: Fraksi PKB Kotim dorong pendataan kawasan kumuh

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.