Gubernur Jabar perluas perlindungan asuransi bagi nelayan

Di 2027 akan ditambah menjadi empat juta. Jadi nanti nelayan di Kota Cirebon ini, di Kabupaten Cirebon, kemudian nelayan di pantai utara semuanya

Cirebon (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar memperluas perlindungan asuransi bagi nelayan, termasuk di Cirebon, sebagai bagian dari upaya memberikan jaminan kesehatan kepada tenaga kerja.

Dedi saat berada di Cirebon, Jabar, Kamis, menyampaikan program perlindungan tersebut saat ini mencakup satu juta petani, nelayan dan pekerja informal dan direncanakan diperluas menjadi empat juta orang pada 2027.

“Di 2027 akan ditambah menjadi empat juta. Jadi nanti nelayan di Kota Cirebon ini, di Kabupaten Cirebon, kemudian nelayan di pantai utara semuanya, kepala Dinas Kelautan saya minta segera dibuatkan data yang memadai,” katanya.

Ia mengatakan pendataan nelayan di seluruh Jabar diperlukan agar perlindungan asuransi dapat diberikan secara menyeluruh, dengan pembiayaan dari Pemprov Jabar dan dapat dikerjasamakan bersama pemerintah kabupaten dan kota.

Menurut Dedi, perlindungan kesehatan dalam program tersebut mencakup seluruh penyakit yang ditanggung sesuai ketentuan, sedangkan nelayan yang mengalami kecelakaan kerja mendapat santunan dan perlindungan.

“Kalau ada jaminan kematian, sampai anaknya mendapat beasiswa sampai dia selesai kuliah,” ujarnya.

Baca juga: KKP jadikan PPN Kejawanan Cirebon pelabuhan bertaraf internasional

Baca juga: Pemkot Cirebon sebut Pelabuhan Ikan Kejawanan dilengkapi unit pengolah

Ia pun meminta nelayan mengelola penghasilan dari aktivitas melaut secara bijak, termasuk menyisihkan pendapatan untuk tabungan agar dapat menopang kehidupan keluarga.

Selain perlindungan nelayan, Dedi menilai kelestarian laut perlu menjadi perhatian karena kondisi laut berkaitan dengan aktivitas pembangunan dan pengelolaan lingkungan di wilayah hulu.

“Gunung diurus, laut dijaga. Ini dua hal yang sering berhubungan satu sama lain,” katanya.

Ia menjelaskan kerusakan kawasan pegunungan dapat menyebabkan sedimentasi ke sungai, sementara limbah dan sampah yang terbawa aliran sungai pada akhirnya bermuara ke laut dan mengganggu ekosistem perairan.

Dedi mengatakan Pemprov Jabar ingin mempelopori penggunaan plastik yang dapat terurai, untuk mengurangi sampah yang masuk ke laut karena benda tersebut dapat membunuh plankton dan menyebabkan ikan terpapar mikroplastik.

Ia menambahkan pembangunan kelautan tidak semata-mata berkaitan dengan perikanan, melainkan mencakup pengembangan pariwisata sehingga kawasan pesisir perlu ditunjang lingkungan yang bersih serta infrastruktur yang tertata.

“Kehadiran negara adalah bergerak pada hal-hal yang besar dan perlindungan,” katanya.

Baca juga: Gubernur Jabar pastikan akses PPN Kejawanan Cirebon ditata

Baca juga: KKP: Pengembangan Pelabuhan Kejawanan Cirebon tingkatkan produksi ikan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.