Gubernur DKI minta Disdik cek sekolah rusak yang belum terdata

Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Nahdiana dan tim investigasi perbaikan sekolah untuk memeriksa apakah masih ada sekolah rusak lainnya yang belum terdata.

“Kalau pertanyaannya apakah masih ada, saya akan meminta kepada ibu kepala dinas. Tim inventarisasi yang kita buat untuk semuanya dilakukan pengecekan yang ada,” jelas Pramono usai meninjau SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi, Jakarta Selatan, Jumat.

Menurut Pramono, saat ini tercatat sebanyak 22 sekolah yang butuh diperbaiki di ibu kota. Namun, karena adanya efisiensi anggaran, Pemerintah Jakarta baru akan memprioritaskan tujuh sekolah yang di bangun pada tahun ini.

Selain itu, Pemerintah Jakarta juga menambah empat sekolah yang dinilai rusak berat agar masuk daftar prioritas. Sehingga terdapat total 11 sekolah yang diprioritaskan untuk diperbaiki.

Keempat sekolah yang diprioritaskan tersebut adalah SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi dengan anggaran Rp48,1 miliar, SMA Negeri 102 Jakarta dengan anggaran Rp67,5 miliar, SD Negeri Cempaka Putih Barat 03 dengan anggaran Rp48,4 miliar dan SD Negeri Papanggo 01 dan TKN Papanggo 01 dengan anggaran Rp74,1 miliar.

Pramono menjelaskan pihaknya akan menggunakan dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) untuk memperbaiki sekolah-sekolah tersebut.

Sebab apabila menunggu APBD, prosesnya akan sangat panjang sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk memutuskan hal tersebut.

“Kalau menunggu anggaran APBD kan harus tahun depan. Pembahasannya kan cukup panjang. Sehingga kami memutuskan sebagian kita mulai dari KLB sehingga ada yang perlu digeser, dan bagaimana nanti saya yang akan memutuskan untuk itu,” jelas Pramono.

Baca juga: Ini alasan DKI akan perbaiki tujuh dari 22 sekolah pada 2026

Baca juga: DKI akan bentuk tim khusus awasi perbaikan sekolah

Baca juga: Pramono tinjau langsung kondisi SDN Kebayoran Lama Selatan 09

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.