Senin, 13 Juli 2026 - 16:15 WIB
Jakarta, VIVA – Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, merespons pernyataan anggota DPR RI Deddy Sitorus di salah satu media nasional yang meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diperiksa terkait persoalan pengadaan batubara.
Baca Juga
Bambang menegaskan bahwa mekanisme pengadaan batubara merupakan transaksi business to business (B2B). Karena itu, menurutnya, persoalan yang saat ini perlu menjadi fokus adalah perbaikan tata kelola pengadaan, mulai dari proses pengadaan, pengawasan, hingga penerimaan batubara.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Pengadaan batubara merupakan transaksi business to business. Jadi, yang perlu kita benahi adalah tata kelola pengadaannya. Mulai dari proses pengadaan, pengawasan kualitas dan volume, sampai dengan penerimaan batubara harus dipastikan berjalan secara profesional, transparan, dan tidak memberikan ruang bagi praktik fraud,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Senin, 13 Juli 2026.
Baca Juga
Maka itu, Bambang meminta Deddy Sitorus tidak memberikan komentar terhadap persoalan yang tidak dipahaminya secara utuh. Menurutnya, persoalan tersebut harus dilihat berdasarkan fakta dan mekanisme pengadaan yang berlaku, bukan dengan melempar tudingan ke berbagai pihak.
“Saudara Deddy Sitorus tidak perlu mengomentari sesuatu yang tidak diketahuinya secara utuh. Tidak perlu mencari popularitas dengan menuding ke sana kemari dan mencari kambing hitam dari persoalan yang tidak dia ketahui,” tegasnya.
Baca Juga
Bambang menilai, saat ini yang lebih penting adalah memastikan persoalan dalam tata kelola pengadaan batubara tersebut diselesaikan hingga ke akar masalahnya. Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan fakta dan bukti, sementara kelemahan dalam sistem pengadaan harus segera diperbaiki agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Jangan sampai energi kita habis hanya untuk saling menuding. Yang dibutuhkan sekarang adalah perbaikan tata kelola. Kalau ada dugaan pelanggaran, biarkan aparat penegak hukum bekerja. Kita fokus memastikan sistem pengadaan batubara ke depan semakin baik, transparan, dan akuntabel,” ujar legislator asal daerah pemilihan Bangka Belitung itu.
Bambang menambahkan, Komisi XII DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk mendorong penguatan tata kelola sektor ketenagalistrikan, khususnya dalam pengadaan energi primer, sehingga pasokan energi untuk pembangkit dapat terjamin dan kepentingan masyarakat tetap terlindungi.
Halaman Selanjutnya
Diketahui, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menilai dugaan kasus korupsi batu bara dapat dimulai dari pemeriksaan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.