Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mulai "naik kelas" dalam tata kelola setelah mencatat sejumlah peningkatan, mulai dari transformasi birokrasi hingga tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Rata-rata untuk kementerian K/L (kementerian/lembaga) lain itu 76 persen. Berarti Kemenpora udah naik kelas ini, ya," kata Erick kepada pewarta di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu.
Erick mengatakan capaian tindak lanjut atas temuan BPK di Kemenpora kini telah mencapai 81 persen atau berada di atas rata-rata kementerian/lembaga lainnya.
Selain itu, Kemenpora kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang dinilainya menjadi salah satu indikator positif dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
“Kami mendapatkan WTP kembali. Ya, ini hal yang sangat positif. Di mana juga BPK senang sekali bahwa untuk hasil temuan BPK yang selama ini menjadi kendala, kami tuh sekarang sudah di 81 persen," ujar Erick.
Meski demikian, Erick menegaskan Kemenpora belum puas dengan capaian tersebut dan masih berupaya meningkatkan kualitas tata kelola serta pertanggungjawaban keuangan negara.
Perbaikan juga terlihat dari penilaian transformasi birokrasi Kemenpora yang kini mencapai 83 persen. Erick mengatakan peningkatan itu tidak terlepas dari arahan Presiden Prabowo Subianto serta pendampingan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
"Dan tentu target 83 persen ini belum target yang kami inginkan, kami akan terus walaupun sudah jauh meningkat dari sebelumnya," katanya.
Erick telah meminta jajaran Kemenpora terus meningkatkan kinerja dengan menerapkan sistem e-procurement dan e-budgeting guna memperkuat transparansi dalam pengelolaan anggaran.
"Jadi semuanya harus transparan, tidak ada hal-hal seperti dulu-dulu sehingga anggaran ini bisa dikorupsi atau dimain-mainkan," ujar dia.
Menurut Erick, perbaikan tata kelola tersebut juga diterapkan dalam pengelolaan anggaran pemusatan latihan nasional (pelatnas) yang kini berbasis indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI).
Seluruh pembiayaan pelatnas diarahkan secara spesifik berdasarkan cabang olahraga, nomor pertandingan, atlet, serta target kompetisi yang telah ditetapkan.
"Dan kami dari Kemenpora seluruh anggaran pelatnas ini sudah memakai sistem KPI, targeted. Cabang olahraganya apa, nomornya apa, atletnya siapa. Ya, jadi ini benar-benar targeted," kata Erick.
Ia berharap sistem tersebut dapat memastikan anggaran olahraga nasional digunakan secara lebih transparan, terukur, dan sesuai dengan target prestasi masing-masing atlet.
Pewarta: Muhammad Ramdan
Uploader : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.