Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai pekerjaan rumah (PR) Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) baru yakni membuat kebijakan fiskal lebih mudah dibaca dan diprediksi oleh pasar.
Menurut dia, Suahasil perlu membangun keterprediksian serta urutan kebijakan yang jelas sehingga pelaku pasar dapat memahami arah kebijakan pemerintah, termasuk pihak yang menjalankan dan dampak setelah kebijakan diterapkan.
“Pasar bukan hanya membaca berapa besar defisit. Pasar membaca ke mana kebijakan akan pergi, siapa yang menjalankannya, kapan dilakukan, dan apa yang terjadi setelahnya. Kredibilitas akhirnya adalah kemampuan membuat masa depan sedikit lebih mudah dibaca,” kata Fakhrul di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan Menkeu Suahasil.
Pertama, menurut dia, Suahasil perlu memastikan setiap instrumen ekonomi negara menjalankan fungsinya masing-masing secara optimal.
“Kita sudah mempunyai banyak alat. PR berikutnya adalah menentukan siapa melakukan apa, kapan, dan untuk mencapai target apa. Kebijakan yang baik tetapi datang dalam urutan yang salah tetap dapat menghasilkan outcome yang buruk,” ujar dia.
Misalnya, dalam penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang perlu mempertimbangkan operasi likuiditas Bank Indonesia (BI).
Kedua, setiap kebijakan perlu memiliki target yang jelas. Fakhrul menilai pemerintah perlu membedakan instrumen, target, dan tujuan akhir dari suatu kebijakan.
Sebab, kejelasan target juga akan memudahkan pemerintah mengevaluasi dan menghentikan kebijakan ketika tujuan yang ditetapkan telah tercapai.
“Kebijakan ekonomi membutuhkan pintu masuk dan pintu keluar. Kita sering sangat serius membicarakan bagaimana sebuah kebijakan dimulai, tetapi jauh lebih sedikit membicarakan bagaimana ia berakhir,” katanya menjelaskan.
Ketiga, pengelolaan hubungan dengan para pemangku kepentingan perlu menjadi bagian dari kebijakan ekonomi. Menkeu perlu memperkuat koordinasi dengan BI, perbankan, investor, dunia usaha, BUMN, Danantara, serta lembaga pemerintah lainnya.
Keempat, keseimbangan anggaran perlu dilihat lebih luas dari sekadar besaran defisit.
Menurut Fakhrul, Menkeu tetap perlu menjaga disiplin fiskal dan kredibilitas batas defisit. Namun, kualitas APBN tidak cukup dinilai dari seberapa kecil angka defisit.
“Defisit adalah hasil akhir dari banyak keputusan. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi di balik angka tersebut: kualitas penerimaan, produktivitas belanja, struktur pembiayaan, serta kewajiban yang mungkin berpindah ke luar APBN,” kata Fakhrul.
Kelima, strategi perpajakan perlu berjalan seiring dengan formalisasi ekonomi.
Fakhrul menilai pekerjaan rumah Menkeu bukan hanya meningkatkan rasio pajak (tax ratio), namun juga membangun strategi perpajakan yang bisa mendorong penerimaan negara.
“Kita sering memperlakukan rendahnya tax ratio sebagai persoalan pajak. Padahal sebagian persoalannya adalah struktur ekonomi. Basis pajak sulit membesar kalau basis ekonomi formalnya sendiri tidak berkembang cukup cepat,” ujar dia.
Maka dari itu, strategi penerimaan perlu berjalan bersama digitalisasi transaksi, integrasi data, peningkatan kepatuhan, perluasan akses keuangan, serta pemberian insentif agar rumah tangga dan pelaku usaha memiliki manfaat untuk masuk dan bertahan dalam sistem formal.
Pendekatan itu penting agar peningkatan penerimaan tidak hanya berasal dari intensifikasi terhadap basis pajak yang sudah ada, tetapi juga dari bertambahnya pelaku ekonomi yang masuk ke dalam sistem formal.
Lebih lanjut, Fakhrul memandang tantangan Menkeu baru bukan sekadar mengembalikan kebijakan fiskal menjadi lebih konservatif ataupun membuatnya semakin ekspansif.
“Kita menjaga neraca pemerintah bukan supaya neraca itu diam. Kita menjaganya agar mempunyai kekuatan ketika suatu hari perlu digunakan. Karena itu, konsolidasi fiskal yang terlalu cepat juga perlu dihindari apabila permintaan domestik dan neraca sektor swasta masih membutuhkan dukungan," ujar dia.
Pewarta: Bayu Saputra
Uploader : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.