DJKN mencatat nilai BMN di NTT mencapai Rp78,39 triliun

Jumat, 31 Juli 2026 03:38 WIB

Ilustrasi - Gedung Sasando Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT). ANTARA/Yoseph Boli Bataona

Kupang, NTT (ANTARA) - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali dan Nusa Tenggara mencatat nilai Barang Milik Negara (BMN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp78,39 triliun hingga Juni 2026.

"Hingga Juni 2026, nilai BMN NTT mencapai Rp78,39 triliun atau setara 1,1 persen dari total nilai BMN nasional yang menjadi fondasi penting dalam mendukung layanan publik dan pembangunan di daerah," kata Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang Yogi Gumilar dalam keterangannya di Kupang, Kamis.

Hal itu disampaikannya berkaitan dengan perkembangan pengelolaan aset negara di NTT hingga Juni 2026, termasuk nilai BMN yang terus menjadi penopang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Adapun BMN di NTT terdiri atas tanah senilai Rp45 triliun, gedung dan bangunan Rp18,97 triliun, jalan, irigasi, jembatan, dan jaringan Rp6,76 triliun.

Selain itu, terdapat peralatan dan mesin senilai Rp2,93 triliun, konstruksi dalam pengerjaan Rp4,34 triliun, aset tak berwujud Rp272 miliar, serta aset tetap lainnya sebesar Rp113,57 miliar.

Yogi mengatakan berdasarkan wilayah, aset BMN terbesar berada di Pulau Timor, Rote, dan Sabu dengan nilai Rp60,34 triliun, disusul Pulau Flores, Lembata, dan Alor Rp15,17 triliun, serta Pulau Sumba Rp2,85 triliun.

Ia menambahkan BMN di NTT juga berperan mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

“Hingga Juni 2026, aset yang ditetapkan sebagai underlying asset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai Rp6,05 triliun atau 7,72 persen dari total nilai BMN di NTT,” katanya pula.

Adapun aset yang menjadi underlying asset tersebut didominasi aset tanah, dengan nilai terbesar berasal dari BMN milik Polda NTT sebesar Rp1,07 triliun.

Sementara itu, dari sisi jumlah aset, underlying asset didominasi BMN milik Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak 143 nomor urut pendaftaran (NUP).

Menurut dia, optimalisasi pengelolaan BMN diharapkan terus mendukung pembiayaan proyek strategis pemerintah sekaligus memperkuat layanan publik dan pembangunan di wilayah NTT.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.