Nabire (ANTARA) - Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire memastikan seluruh sekolah negeri di daerah itu tidak lagi memungut biaya pendidikan dari orang tua siswa setelah Pemerintah Provinsi Papua Tengah menerapkan program pendidikan gratis melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Dina Pidjer di Nabire, Selasa, mengatakan dana Bosda yang mulai disalurkan sejak tahun lalu menjadi dasar pelaksanaan pendidikan gratis bagi siswa SMP, SMA, SMK, sekolah luar biasa (SLB), dan asrama sekolah di Papua Tengah.
"Untuk sekolah negeri itu sudah sekolah gratis. Artinya sekolah tidak diizinkan lagi memungut biaya dari orang tua siswa dengan adanya Bosda," katanya.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut berbeda dengan sekolah swasta. Dana Bosda di sekolah swasta hanya bersifat subsidi sehingga masih terdapat sebagian biaya pendidikan yang menjadi tanggung jawab orang tua sesuai ketentuan masing-masing yayasan.
Sebagai ilustrasi, apabila biaya pendidikan di sekolah swasta mencapai Rp2,4 juta per tahun dan Bosda memberikan bantuan sebesar Rp1,3 juta, maka sisa biaya tetap dibayarkan oleh orang tua siswa.
Ia mengatakan, Dinas Pendidikan Nabire terus mengawasi penggunaan dana Bosda agar seluruh sekolah melaksanakan program sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
"Kami mengimbau sekolah-sekolah agar menggunakan Bosda sesuai juknis. Pelaporan pertanggungjawaban juga disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah," ujarnya.
Dina menambahkan hingga pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2026/2027, program pendidikan gratis berjalan dengan baik, meski masih ada sebagian masyarakat yang mengira kebijakan tersebut juga berlaku bagi jenjang PAUD, TK, dan SD.
Ia mengklarifikasi, hingga saat ini program Bosda baru mencakup SMP, SMA, SMK, SLB, dan asrama sekolah, sedangkan jenjang PAUD, TK, dan SD masih dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat.
Menurut dia, sejumlah sekolah negeri juga memanfaatkan dana Bosda untuk membantu pengadaan seragam sekolah melalui kebijakan masing-masing kepala sekolah.
Sebelumnya, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengatakan pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran sebesar Rp77,8 miliar untuk membiayai program pendidikan gratis pada 2026 yang menjangkau 148 SMP serta 132 SMA, SMK, SLB, dan asrama sekolah di delapan kabupaten.
Program tersebut merupakan komitmen pemerintah provinsi untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mengurangi angka putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi sehingga tidak ada lagi anak Papua Tengah yang berhenti bersekolah karena alasan biaya.
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.