Surabaya (ANTARA) - Bendera telah diturunkan, sepatu kembali tersimpan, dan barisan Paskibraka perlahan bubar menuju rumah masing-masing.

Namun, bagi Pemerintah Kota Surabaya, pengabdian para pemuda yang baru saja menjalankan tugas kenegaraan itu justru diharapkan tidak berakhir setelah upacara 17 Agustus.

Ratusan anggota Paskibraka dari sejumlah angkatan disiapkan menjadi Duta Kampung Pancasila pada 2027. Gagasan tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam Malam Apresiasi Paskibraka Kota Surabaya 2026, Senin (17/8).

Gagasan ini menarik bukan semata karena melibatkan pemuda yang pernah berdiri tegak di hadapan Merah Putih. Lebih jauh, rencana tersebut memperlihatkan upaya mengubah pendidikan kebangsaan dari seremoni menjadi aktivitas sosial yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga.

Sejak 2022 hingga 2026, Surabaya memiliki sekitar lima angkatan Paskibraka dengan jumlah sekitar 100 anggota setiap angkatan. Pada 2026 saja, terdapat 98 pemuda yang mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan, terdiri atas 49 putra dan 49 putri.

Mereka menjalani pendidikan sekitar dua pekan dengan agenda yang tidak sebatas baris-berbaris. Wawasan kebangsaan, pengamalan Pancasila, kepemimpinan, antinarkoba, hingga pendampingan psikologis menjadi bagian dari pembekalan.

Di titik inilah gagasan menjadikan mereka duta di kampung masing-masing memperoleh relevansinya. Pendidikan yang intensif akan kehilangan sebagian maknanya apabila hanya menghasilkan kemampuan menjalankan upacara, tetapi tidak meninggalkan perilaku yang dapat dirasakan masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 memang menempatkan Program Paskibraka sebagai bagian dari pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Program itu mencakup Paskibraka, purnapaskibraka, dan purnapaskibraka Duta Pancasila.

Dengan demikian, gagasan Surabaya bukan sekadar memperpanjang masa penggunaan simbol Paskibraka. Ada landasan kebijakan yang menempatkan mereka sebagai bagian dari kaderisasi generasi muda berkarakter Pancasila.

Namun, justru karena memiliki landasan yang kuat, pelaksanaannya tidak boleh berhenti pada penamaan baru.

Kampung nyata

Pancasila akan terasa jauh apabila hanya hadir dalam pidato, spanduk, lomba, atau upacara. Sebaliknya, nilai itu menjadi konkret ketika warga memilih memilah sampah, membantu tetangga yang kesulitan, mencegah kekerasan, menjaga keamanan, menghormati perbedaan, dan memastikan anak-anak tetap memperoleh pendidikan.

Surabaya sedang membangun ruang untuk praktik semacam itu melalui Kampung Pancasila. Pada 2026, seluruh RW di 153 kelurahan direncanakan terlibat dalam lomba Kampung Pancasila. Penilaiannya mencakup empat pilar, yakni lingkungan, kemasyarakatan, ekonomi, serta sosial budaya.

Pada aspek lingkungan, misalnya, perhatian diarahkan pada pemilahan sampah dari sumber. Pilar kemasyarakatan menyentuh keamanan lingkungan dan pemanfaatan CCTV. Pilar ekonomi mencakup kepedulian terhadap warga yang membutuhkan dan perkembangan UMKM. Sementara itu, sosial budaya mencakup kesehatan, pendidikan, dan perhatian terhadap anak putus sekolah.

Artinya, Kampung Pancasila sebenarnya bukan proyek menempelkan label Pancasila pada sebuah wilayah. Ia dapat menjadi cara untuk mengukur apakah nilai kebangsaan benar-benar hidup dalam persoalan sehari-hari.

Di sinilah para Paskibraka dapat memainkan peran yang lebih strategis. Mereka relatif muda, memiliki pengalaman organisasi, terbiasa bekerja dalam tim, serta telah mendapatkan pendidikan kebangsaan. Modal tersebut dapat digunakan untuk menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan generasi muda di tingkat kampung.

Peran itu juga sejalan dengan keberadaan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjelaskan bahwa Duta Pancasila berperan menjadi teladan dalam mengarusutamakan Pancasila dan menanamkan nilai kebangsaan, persatuan, cinta tanah air, serta kepedulian terhadap kepentingan bangsa di lingkungan organisasi, komunitas, dan masyarakat.

Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 bahkan menegaskan bahwa purnapaskibraka Duta Pancasila mempunyai tugas membantu BPIP dalam pengarusutamaan Pancasila, mengikuti pendidikan dan kegiatan terkait, serta berperan aktif dalam DPPI.

Karena itu, tantangan Surabaya bukan mencari kegiatan sebanyak-banyaknya bagi para duta, melainkan memastikan kegiatan tersebut menyelesaikan persoalan.

Seorang duta, misalnya, tidak harus membuat seminar Pancasila setiap bulan. Ia bisa mendampingi karang taruna mengembangkan kegiatan lintas komunitas, membantu kampung membangun sistem pemilahan sampah, menginisiasi pendampingan anak putus sekolah, atau menghubungkan UMKM dengan ekosistem digital.

Dengan pendekatan tersebut, Pancasila tidak diajarkan sebagai hafalan, melainkan dipraktikkan sebagai cara menyelesaikan masalah.

Ukur dampak

Gagasan besar sering kali menghadapi persoalan klasik ketika masuk ke lapangan. Program mudah diluncurkan, tetapi sulit memastikan keberlanjutannya.

Ratusan anak muda dapat dikukuhkan sebagai duta, tetapi tanpa peta kerja yang jelas mereka berisiko hanya menjadi nama tambahan dalam struktur kegiatan pemerintah. Seragam dapat berganti, atribut dapat diberikan, dan dokumentasi dapat dibuat, tetapi dampak sosial belum tentu mengikuti.

Karena itu, Surabaya membutuhkan desain kerja yang terukur sebelum program Duta Kampung Pancasila berjalan pada 2027.

Langkah pertama ialah membagi peran berdasarkan kebutuhan kampung. Tidak semua RW menghadapi persoalan yang sama. Ada kampung yang membutuhkan penguatan ekonomi, sementara wilayah lain menghadapi persoalan lingkungan, pendidikan, kesehatan, keamanan, atau kohesi sosial.

Langkah kedua ialah memberi para duta kemampuan praktis. Pendidikan Pancasila perlu dipadukan dengan keterampilan komunikasi publik, mediasi konflik, pengelolaan kegiatan warga, literasi digital, pemetaan masalah sosial, dan kemampuan membaca data sederhana. Dengan demikian, mereka bukan hanya pembawa pesan, tetapi pemecah masalah.

Langkah ketiga ialah membangun ukuran keberhasilan yang sederhana dan terbuka. Jumlah kegiatan tidak cukup. Pemerintah dapat mengukur perubahan yang terjadi, seperti peningkatan rumah tangga yang memilah sampah, bertambahnya anak kembali bersekolah, berkembangnya UMKM, meningkatnya kegiatan lintas kelompok, atau semakin kuatnya partisipasi pemuda.

Langkah berikutnya adalah menghindari ketergantungan pada pemerintah. Kampung Pancasila seharusnya tidak menjadi kegiatan yang hanya hidup ketika ada anggaran atau lomba. Para duta perlu membangun jejaring dengan RT, RW, sekolah, perguruan tinggi, komunitas, pelaku usaha, dan organisasi kepemudaan.

Model tersebut juga dapat membuat program memiliki umur lebih panjang daripada masa jabatan seseorang. Duta dari angkatan berbeda dapat menjadi mentor bagi angkatan berikutnya. Purna Paskibraka dapat menjadi jaringan relawan kebangsaan yang terus tumbuh, bukan sekadar alumni yang berkumpul setiap Agustus.

Keberhasilan rencana ini tidak ditentukan oleh berapa banyak Paskibraka yang diberi gelar duta. Ukurannya jauh lebih sederhana sekaligus lebih sulit, yakni apakah kehadiran mereka membuat kehidupan warga menjadi lebih baik.

Pancasila memang lahir sebagai dasar negara, tetapi keberadaannya diuji di ruang paling dekat dengan masyarakat. Di gang sempit, balai RW, sekolah, pasar, rumah ibadah, tempat usaha, dan ruang-ruang perjumpaan warga.

Jika ratusan Paskibraka Surabaya mampu membawa nilai disiplin, gotong royong, persatuan, dan kepemimpinan dari lapangan upacara ke ruang kehidupan warga, maka langkah itu menjadi lebih dari sekadar program kepemudaan.

Ia dapat menjadi investasi sosial untuk membentuk generasi yang tidak hanya mampu mengibarkan bendera, tetapi juga mampu menjaga masyarakat yang berada di bawah naungannya.

Tantangannya kini adalah memastikan api itu tidak padam setelah seremoni selesai. Paskibraka telah belajar berdiri dalam satu barisan. Tugas berikutnya adalah belajar membuat masyarakat mampu berdiri bersama.

Uploader : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.