Bupati Purbalingga : Pimpinan OPD mampu selesaikan masalah

Senin, 21 September 2026 23:06 WIB

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif melantik tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Pendopo Dipokusumo, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (21/9/2026) siang. ANTARA/HO-Pemkab Purbalingga

Purbalingga (ANTARA) - Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menekankan pemimpin organisasi perangkat daerah (OPD) harus mampu mengenali dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, bukan sekadar menjalankan pekerjaan administratif.

“Seorang pemimpin itu adalah seorang yang problem solver, harus mampu menyelesaikan masalah,” katanya saat melantik dan mengambil sumpah/janji tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Pendopo Dipokusumo, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Senin siang.

Menurut dia, rotasi jabatan dilakukan secara objektif berdasarkan evaluasi kebutuhan organisasi dan kinerja pemerintahan, dengan tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Purbalingga dapat berjalan lebih baik dan optimal.

“Mutasi dan juga perubahan dalam struktur kepemimpinan di OPD itu semata-mata agar Pemerintah Kabupaten Purbalingga ini bisa berjalan dengan lebih baik dan lebih optimal lagi,” katanya.

Terkait dengan hal itu, dia meminta para pejabat yang baru dilantik memberikan kontribusi terbaik, terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.

Menurut dia, evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala setiap enam bulan untuk melihat capaian serta memastikan program dan kebijakan pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menegaskan pimpinan OPD tidak cukup hanya menyelesaikan pekerjaan administratif dan menunggu perintah.

Selain itu, kata dia, pimpinan OPD harus mampu mengenali persoalan di bidang masing-masing, mengambil inisiatif, serta menawarkan solusi yang dapat ditindaklanjuti.

“Jangan menunggu ada laporan, jangan menunggu ada temuan, jangan menunggu ada arahan. Tapi dari Bapak-Ibu semua, kasih solusinya. Berikan masukan, berikan input, berikan inovasi, berikan gagasan,” katanya.

Ia mengatakan pemerintah daerah ini tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan masyarakat hanya dengan mengandalkan bupati.

Oleh karena itu, kata dia, setiap pejabat perlu bergerak sesuai tugas dan tanggung jawabnya agar penyelesaian masalah dapat dilakukan secara lebih cepat dan bersama-sama.

Ia memastikan gagasan yang memiliki keluaran jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat akan mendapat dukungan pemerintah daerah, termasuk mencarikan solusi apabila pelaksanaannya membutuhkan dukungan anggaran.

“Saya minta para pejabat yang baru dilantik segera menjalankan tanggung jawab pada posisi masing-masing dengan mengedepankan inisiatif, inovasi, dan solusi sehingga berbagai persoalan yang menjadi tanggung jawab OPD dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Tujuh pejabat yang dilantik terdiri atas Tri Gunawan Setyadi sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Much Umar Faozi sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Johan Arifin sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta Sutrisno sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Selanjutnya, Revon Haprindiat dilantik sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bambang Triono sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, serta R Budi Setiawan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.