Bupati Lotim sebut kesehatan aspek vital pembangunan

Lombok Timur (ANTARA) - Bupati Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Haerul Warisin mengatakan kesehatan merupakan kebutuhan dasar dan aspek vital bagi pembangunan daerah, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus tetap ditingkatkan.

"Tanpa kesehatan yang baik, berbagai agenda pembangunan tidak akan berjalan,” kata Haerul Warisin saat menghadiri forum kemitraan pengelolaan kerja sama fasilitas kesehatan dengan pemangku kepentingan tingkat provinsi, kabupaten/kota di kantor bupati di Lombok Timur, Kamis.

Kegiatan tersebut dilaksanakan merujuk pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta Surat Edaran Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 26 Tahun 2025 mengenai pelaksanaan forum kemitraan tahun 2026.

"Forum kemitraan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Lombok Timur," katanya.

Ia mengatakan pemerintah daerah mencatat jumlah peserta BPJS yang besar mengakibatkan beban pengeluaran daerah cukup signifikan.

Meski demikian, pemerintah daerah terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan mencari solusi bersama legislatif dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan transparansi.

“Semua informasi akan dibuka dan tidak disembunyikan,” katanya.

Bupati menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan program kesehatan, sehingga pihaknya meminta BPJS untuk memperkuat kerja sama dengan seluruh fasilitas kesehatan agar pelayanan dapat diberikan secara cepat dan responsif.

Menurut Bupati, jika ada peserta yang sebelumnya terdaftar di fasilitas kesehatan lalu terhapus, permasalahan itu harus segera diperbaiki agar masyarakat tetap terlindungi jaminan kesehatannya.

"Kualitas layanan harus ditingkatkan dan mutu tenaga kesehatan, peralatan, dan ketersediaan obat-obatan agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal," katanya.

"Kebersihan rumah sakit dan fasilitas kesehatan juga ditegaskan sebagai hal penting yang berkaitan langsung dengan kesehatan publik," katanya.

Ia mengatakan pengelolaan sampah dan larangan menempatkan barang pribadi di ruang pelayanan supaya menjadi perhatian, agar tidak mengganggu kenyamanan pasien.

Ia mengatakan proses pendaftaran peserta secara cepat dan tidak ada penolakan terhadap calon peserta adalah hal penting. Di samping itu sinergi dengan instansi kesehatan dan dinas sosial harus terus ditingkatkan untuk memberikan perlindungan kesehatan berkeadilan yang menyeluruh bagi warga.

"Kesehatan merupakan prioritas dan layanan dasar utama, sehingga pemda akan meninjau kemungkinan penyesuaian pada kegiatan 2026," katanya.

Forum tersebut diharapkan dapat menguatkan koordinasi antar pemangku kepentingan yang telah dibentuk, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.