Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bakal mencabut izin edar produk beras fortifikasi yang kedapatan tidak sesuai aturan. Tak berhenti di situ, produsen yang melanggar juga akan diproses secara hukum.

"Saya sebagai Kepala Bapanas, untuk Pak Sestama (Sekretaris Utama Bapanas) dan Pak Deputi, cabut izinnya. Perintahkan ke bawah. Itu kewenanganku. Cabut izinnya dan tidak boleh mengedarkan, karena ini sudah hasil laboratorium," kata Amran dikutip dari Antara, Sabtu (1/8/2026).

Langkah tegas ini diambil menyusul adanya temuan dari pengawasan dan pengujian laboratorium terhadap sejumlah merek beras fortifikasi serta beras berklaim gizi yang ternyata tidak memenuhi standar. Amran pun langsung memerintahkan jajarannya di Bapanas untuk segera menarik izin edar merek-merek bermasalah tersebut. 

Temuan ini berawal dari inspeksi Bapanas di wilayah Jakarta pada April 2026 lalu. Dari 15 sampel yang diuji, terdiri atas 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras klaim gizi, mayoritas justru tidak lolos uji laboratorium.

Padahal, beras fortifikasi (beras yang diperkaya gizi khusus) wajib memenuhi standar kandungan nutrisi dari pemerintah, seperti vitamin B1, B12, asam folat, zat besi, dan seng.

Namun, hasil uji lab terhadap 12 sampel beras berklaim gizi menunjukkan hal mengejutkan, hanya 3 sampel yang memenuhi syarat, sedangkan 9 sampel sisanya gagal uji. Bahkan, ada 3 sampel yang sama sekali tidak mencantumkan persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) pada kemasannya. 

Melihat fakta ini, Amran bertindak cepat dengan menggandeng aparat penegak hukum. "Hari ini, Pak Sestama langsung menyurat ke Satgas Pangan. Nanti berikutnya, saya menyurat langsung ke Kapolri. Ini panjang, aku kejar. Saya siap pertaruhkan segalanya demi petani, demi rakyat Indonesia," tambah Amran.