REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia terus meningkatkan pemanfaatan biodiesel berbasis kelapa sawit sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Havas Oegroseno mengatakan transisi energi berbasis kelapa sawit tidak sekadar berkaitan dengan ketahanan energi, tetapi juga menjadi bagian dari posisi strategis Indonesia dalam lanskap ekonomi dan geopolitik global.
"Program biodiesel Indonesia bergerak sangat cepat dari B20, B30, B35, B40, dan kini menuju B50. Tujuan utama kita adalah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor, mengembalikan nilai tambah yang lebih tinggi bagi ekonomi nasional, memperkuat penerimaan negara, serta membangun kapabilitas industri domestik," tegas Havas dalam gelaran 6th Palm Biodiesel Conference 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis (17/9/2026).
Havas mengatakan konsep ketahanan energi saat ini telah mengalami pergeseran. Jika sebelumnya ketahanan energi berfokus pada akses terhadap pasokan minyak dan gas, kini cakupannya meliputi pembangunan rantai nilai, daya tahan (resilience), penguasaan teknologi, serta kemandirian dalam pemanfaatan sumber daya industri secara bertanggung jawab.
Dalam konteks perdagangan dan regulasi keberlanjutan internasional, Havas menegaskan Indonesia mendorong penerapan aturan yang adil, ilmiah, dan non-diskriminatif.
Ia menyoroti sejumlah aturan di World Trade Organization (WTO) terkait perlakuan terhadap minyak nabati berbasis sawit. Menurut Havas, Indonesia tidak menolak prinsip perlindungan lingkungan, tetapi menolak penerapan standar ganda yang dinilai dapat menjadi alat proteksionisme geografis.
"Pertanyaannya bukan lagi apakah standar keberlanjutan itu ada, tetapi siapa yang membuatnya dan apakah standar tersebut didasarkan pada data ilmiah yang objektif. Standar lingkungan tidak boleh menjadi proksi untuk proteksi geografis seolah minyak nabati dari satu kawasan dianggap benar, sementara dari kawasan lain dianggap bermasalah," ujarnya.
Havas menegaskan prinsip keberlanjutan harus diberlakukan secara setara, baik untuk minyak sawit di Indonesia, minyak kedelai di Brasil, maupun minyak nabati yang diproduksi di Eropa. Penilaian dampak lingkungan, kata dia, harus mengukur kondisi riil di lapangan serta memperhitungkan keadilan bagi para petani kecil (smallholders).
“Melalui posisi diplomasi yang lebih kuat, Indonesia mendorong dialog internasional untuk menyusun kerangka kerja keberlanjutan yang transparan, terukur secara sains, serta proporsional guna mendukung perdagangan biofuel global yang adil,” ujar Havas.
Biodiesel dan Kemandirian Energi
Dalam pidato pembukaan, Vice Chairperson APROBI Catra Aradea de Thouars menyampaikan pasar energi global tengah menghadapi tantangan menjaga kedaulatan energi sekaligus menekan emisi karbon.
Di kawasan Asia Tenggara, pengembangan bahan bakar nabati berbasis sawit dinilai Catra efektif mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.
"Di Asia Tenggara, kemajuan kita terlihat nyata. Indonesia terus memelopori mandat pencampuran tinggi melalui transisi dari B40 menuju B50, sementara Malaysia dan Thailand turut memperluas program domestik mereka. Biodiesel sawit bukan lagi sekadar bahan bakar alternatif, melainkan fondasi kemandirian energi dan stabilitas ekonomi," ujar Catra di Sofitel Bali Nusa Dua, Kamis (17 September 2026).
Catra menambahkan ekspansi industri kini tidak hanya berfokus pada kendaraan darat. Pengembangan juga mulai mencakup bioetanol, B100 konsentrasi tinggi, hingga bahan bakar penerbangan berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF).