Manokwari (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua Barat mencatat realisasi pendapatan APBD pada semester I tahun 2026 mencapai Rp1,626 triliun atau 36,91 persen dari target yang telah ditetapkan sebanyak Rp4,408 triliun.
Kepala Bapenda Papua Barat M Bachri Yasin di Manokwari, Sabtu, mengatakan realisasi pendapatan APBD periode 1 Januari hingga 30 Juni 2026 terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp163,085 miliar dan pendapatan transfer Rp1,463 triliun.
“Pendapatan transfer memberikan kontribusi sangat signifikan yaitu 89,97 persen dari total realisasi penerimaan dari Januari hingga Juni 2026,” kata Bachri.
Menurut dia kondisi tersebut mencerminkan kondisi fiskal APBD masih sangat bergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan di daerah, sembari mengidentifikasi sumber PAD baru.
Pemerintah provinsi juga menetapkan target PAD 2026 sebanyak Rp645,363 miliar dengan komponen terbesar bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti penjualan minyak bumi dan gas bumi (migas).
“Hasil penjualan migas nantinya disetor ke BUMD PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) dan Padoma menyerahkan ke pemerintah provinsi sebagai deviden,” ujarnya.
Pada semester I, kata dia, realisasi PAD Papua Barat terdiri dari komponen pajak daerah sebanyak Rp99,925 miliar, retribusi daerah Rp14,087 miliar, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sekitar Rp46,165 miliar.
Penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) merupakan jenis pajak daerah dengan realisasi penerimaan terbanyak yaitu Rp57 miliar lebih disusul pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp15,637 miliar dan pajak rokok Rp14,181 miliar.
“Realisasi PAD sampai semester I tahun 2026 mencapai 25,27 persen dari target selama satu tahun,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa penerimaan retribusi daerah sudah terealisasi 49,18 persen atau Rp14,087 miliar dari target Rp28,645 miliar. Komponen retribusi jasa umum memberikan andil sebanyak Rp13,353 miliar dan retribusi jasa usaha Rp733,201 juta.
Bapenda telah meluncurkan sistem informasi manajemen retribusi daerah terintegrasi (Samaria) dan diharapkan agar seluruh organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah provinsi mengoptimalkan pemanfaatan sistem tersebut untuk meningkatkan capaian retribusi.
“Kami juga sedang menyiapkan sistem informasi elektronik pemberitahuan jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan,” kata Bachri.
Ia menjelaskan pendapatan transfer terdiri atas dana bagi hasil (DBH) umum Rp98,660 miliar, DBH migas otonomi khusus (otsus) Rp1,019 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp223,482 miliar, dana alokasi khusus (DAK) nonfisik Rp1,374 triliun, serta dana otsus dan dana tambahan infrastruktur (DTI) Rp120,709 miliar.
“Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah sudah terealisasi 33,16 persen dari target Rp807,761 juta,” jelas Bachri.
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.