Jumat, 24 Juli 2026 - 20:14 WIB
Jakarta, VIVA – PT Bank Syariah Nasional (Bank BSN) mendorong kinerja pembiayaan perumahan nasional dengan meluncurkan program inisiatif 'BSN Siap KPR'. Program ini dirancang untuk memperluas akses pembiayaan perumahan, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di sektor informal.
Baca Juga
Direktur Utama Bank BSN, Alex Sofjan Noor mengungkapkan bahwa pada 2026 perseroan memperoleh kuota penyaluran KPR Subsidi sebanyak 73.700 unit. Angka tersebut mengalami peningkatan sekitar 34,8 persen dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 54.700 unit.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Sektor perumahan merupakan salah satu kekuatan dan identitas utama BSN. Kuota 73.700 unit tahun ini menunjukkan besarnya tanggung jawab sekaligus kepercayaan yang diberikan kepada BSN untuk mendukung program perumahan nasional," ujar Alex dalam peluncuran program BSN Siap KPR di Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026.
Baca Juga
Alex mengungkapkan, kendala utama masyarakat MBR dalam mengakses KPR bukanlah ketidakmampuan membayar cicilan, melainkan belum memiliki rekam jejak yang cukup untuk membuktikan kemampuannya. Untuk itu, melalui program BSN Siap KPR, calon debitur diarahkan untuk menabung secara rutin selama kurun waktu 3 hingga 6 bulan melalui aplikasi digital bank guna membangun rekam jejak (track record) transaksi perbankan serta literasi keuangan.
Hingga akhir tahun 2026, Bank BSN membidik target khusus untuk program anyar ini. "Sampai dengan akhir tahun 2026, kami menargetkan Program BSN Siap KPR dapat menjangkau 1.000 calon nasabah dari mitra developer yang berpartisipasi. Seribu calon nasabah bukan hanya angka bisnis, tetapi di baliknya terdapat seribu keluarga yang sedang berusaha mendekatkan diri pada impian memiliki rumah," tegas Alex.
Baca Juga
Alex menambahkan bahwa strategi edukasi berbasis menabung ini sangat strategis mengingat potensi pasar MBR yang belum terlayani perbankan masih sangat besar. Hingga Juni 2026, Bank BSN sendiri telah berhasil mencatatkan realisasi pembiayaan KPR secara keseluruhan hingga 82% dari target tahunan perseroan. Inisiatif terobosan tersebut menyedot apresiasi dari regulator dan pemangku kepentingan ekosistem perumahan.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Hartati, menilai skema edukasi perseroan dapat menjawab tantangan angka backlog pemilikan rumah nasional yang saat ini mencapai 9,97 juta rumah tangga berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS.
Halaman Selanjutnya
"Masyarakat pekerja informal diberikan kesempatan untuk menabung dulu, sehingga dari sisi perbankan dapat memastikan kualitas kredit terjaga dan memitigasi risiko kredit bermasalah (non-performing loan/NPL). Ini terobosan yang sangat baik agar pekerja informal betul-betul bisa kita dorong mendapatkan akses rumah subsidi," tutur Sri.