Banjarmasin (ANTARA) - Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) sepakat pembahasan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun 2026 melalui rapat komisi terlebih dahulu melalui Komisi.
Kesepakatan itu dapat Banggar bersama eksekutif yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel H Kartoyo dan hadir Kelapa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel H. Fatkhan mewakili Sekdaprov setempat di Banjarmasin, Selasa siang.
Namun kesempatan tersebut hanya untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang capaian realisasi pelaksanaan di bawah 50 persen per akhir Juni 2026,mengingat waktu terbatas sehingga tidak memungkinkan seluruh SKPD.
"Karena sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri RI) batas akhir pembahasan RAPBD-P 2026 tanggal 14 Agustus mendatang," ujar Kartoyo.
Sebelum kesepakatan tersebut, ramai anggota Banggar ajukan usul/pendapat yaitu yang berpendapat pembahasan RAPBD-P 2026 lewat Komisi-Komisi terlebih dahulu dan ada pula cukup oleh Banggar saja.
Baca juga: RAPBD-P Kalsel 2026 defisit Rp2,7 triliun lebih
Oleh karenanya, Kartoyo sempat semacam ambil pemungutan suara; siapa yang menganggap cukup Banggar saja, angkat tangan, tapi sebelumnya anggota H Husnul Fatahillah mengusulkan rapat dengan Komisi-Komisi hanya yang capaian realisasi 50 persen ke bawah
Sementara anggota Banggar HM Syaripuddin mengungkapkan capaian realisasi pelaksanaan anggaran 2026 masing-masing SKPD jajaran Pemprov Kalsel tersebut yang di bawah 50 persen mencapai belasan SKPD antara lain Dinas Pariwisata, serta Taman Budaya dan Museum.
Baca juga: Pemprov Kalsel ajak masyarakat hemat listrik jaga pasokan listrik
"Sebagaimana terjadwal rapat Komisi-Komisi dengan SKPD terkait, 4 Agustus 2026. Kemudian hari-hari berikut pembahasan oleh Banggar, " demikian Kartoyo.
Rapat Banggar DPRD Kalsel itu, sesudah rapat paripurna yang dipimpin Ketua H Supian HK, dengan agenda penyampaian penjelasan RAPBD-P 2026 oleh Gubernur H Muhidin .
Postur RAPBD-P Kalsel 2026 diproyeksikan Pendapatan Daerah Rp7,7 triliun lebih dan Belanja Daerah Rp10,5 triliun lebih atau defisit Rp2,7 triliun lebih.
Pewarta: Syamsuddin Hasan
Editor : Sukarli
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.