BPS mencatat backlog kepemilikan rumah atau backlog 1 pada Maret 2026 mencapai 9,29 juta rumah tangga.

Angka tersebut setara dengan 12,39% dari total rumah tangga di Indonesia, turun sekitar 350.000 rumah tangga dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 9,64 juta atau 13%.

Di sisi lain, backlog kelayak hunian atau backlog 2 masih mencapai 24,03% pada 2026. Jika dikonversikan ke jumlah rumah tangga, angkanya sekitar 18,01 juta keluarga yang belum menempati rumah layak huni.

Angka tersebut turun dari sekitar 18,77 juta rumah tangga atau 25,33% pada 2025.

Perbedaan kedua angka tersebut menunjukkan persoalan perumahan nasional tidak berhenti ketika masyarakat sudah mempunyai rumah.

Sebagian keluarga yang telah memiliki hunian masih menghadapi persoalan kualitas bangunan, luas lantai, sanitasi, maupun akses fasilitas dasar.

Menurut Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, penurunan backlog kelayakhunian terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dari 38 provinsi, sebanyak 37 provinsi mengalami penurunan backlog 2.

Baca Juga: Rencana Pembangunan 11 Rusun Belum Cukup Atasi Backlog Perumahan di Jakarta

“Kalau kita perhatikan berdasarkan provinsi juga ini terlihat dari 38 provinsi hanya satu provinsi yang tidak mengalami penurunan backlog 2. Jadi 37 provinsi mengalami penurunan backlog 2 atau kalau kita sampaikan artinya secara umum kondisi backlog 2 menunjukkan perbaikan,” kata Amalia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Perbaikan tersebut juga terlihat dari meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak dan terjangkau.

BPS mencatat persentasenya naik dari 68,40% pada 2025 menjadi 70,30% pada 2026. Dengan demikian, sekitar tujuh dari setiap 10 rumah tangga telah memiliki akses terhadap rumah yang dikategorikan layak dan terjangkau.

BPS menilai kelayakan rumah tidak hanya ditentukan dari status kepemilikannya. Ada sejumlah komponen yang digunakan untuk melihat apakah sebuah rumah memenuhi kriteria layak huni, antara lain ketahanan bangunan, kecukupan luas lantai per kapita, akses sanitasi layak, serta akses listrik.

Dari sejumlah indikator tersebut, sanitasi masih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian. BPS mencatat akses rumah tangga terhadap sanitasi layak memang meningkat dari 85,37% pada 2025 menjadi 86,37% pada 2026, tetapi masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi memadai.

Kondisi ini membuat kebijakan perumahan tidak cukup hanya diarahkan untuk menambah jumlah rumah baru. Peningkatan kualitas rumah yang sudah dihuni masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mengatasi backlog perumahan.

Pemerintah menjalankan sejumlah program untuk menangani persoalan tersebut. Salah satunya melalui Program Bedah Rumah yang pada semester I 2026 telah mencapai 88.635 unit.

Selain bedah rumah, dukungan diberikan melalui pembangunan rumah susun, rumah khusus, program pemerintah daerah, pembiayaan perumahan, hingga kontribusi sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Dari sisi pembiayaan, realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga semester I 2026 mencapai 91.531 unit. Sementara Kredit Program Perumahan telah mencapai 95.878 debitur dengan nilai pembiayaan sekitar Rp20,58 triliun.

Pemerintah daerah juga mengambil bagian dalam penyediaan hunian. Pada semester I 2026, program perumahan yang didukung APBD provinsi mencapai 4.014 unit. Selain itu, pemerintah daerah memberikan dukungan melalui kemudahan perizinan, termasuk pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan.

Baca Juga: Wamen PKP Dorong Adanya Lembaga Offtaker untuk Atasi Backlog Perumahan

BPS mencatat fasilitasi pembebasan PBG tersebut telah mencapai 101.201 unit pada semester I 2026.

Kepala BPS, Amalia mengatakan publikasi tersebut akan menjadi pijakan untuk melihat perkembangan sektor perumahan secara lebih terukur.

“Terima kasih kepada Menteri PKP dan Menteri Dalam Negeri yang selalu menggunakan data BPS sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. Publikasi Statistik Perumahan ini untuk pertama kalinya diterbitkan dan ke depan akan kami publikasikan secara reguler,” ujar Amalia.

Ketersediaan data tersebut juga berkaitan dengan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. BPS sebelumnya telah menyerahkan data keluarga yang memenuhi kriteria penerima bantuan perumahan berdasarkan desil kesejahteraan untuk 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi.

Secara nasional terdapat sekitar 19,27 juta keluarga yang memenuhi kriteria kelayakan sebagai penerima bantuan rumah layak huni.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menilai data yang lebih rinci diperlukan agar pemerintah dapat menentukan daerah yang membutuhkan intervensi lebih besar.

Menurut Tito, data perumahan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia membuat kinerja pembangunan hunian dapat diukur berdasarkan indikator yang sama.

“Dengan adanya data ini, kita bisa melihat daerah mana yang perlu di-push. Saya senang karena sekarang ada angka yang terukur. Backlog kepemilikan berkurang, backlog kelayakhunian juga berkurang, sehingga kinerja di sektor perumahan dapat terlihat secara lebih terukur,” kata Tito.

Dengan demikian, penurunan backlog secara nasional belum serta-merta berarti persoalan perumahan telah selesai. Pemerintah masih menghadapi pekerjaan untuk menekan jumlah keluarga yang belum memiliki rumah sekaligus memperbaiki kualitas jutaan hunian yang belum memenuhi standar layak huni.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan data BPS penting untuk memastikan capaian sektor perumahan dapat dinilai berdasarkan indikator yang terukur.

“BPS ini adalah wasit dari kinerja kita. Harus adil dan punya indikator yang terukur. Saya percaya BPS punya metodologi yang benar dan integritas yang benar. Pesan saya kepada BPS, teruslah sampaikan yang benar, bukan yang enak didengar,” ujar Maruarar.

Maruarar juga menekankan penyelesaian persoalan perumahan membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan hingga sektor swasta.

“Tidak ada Superman, yang ada Superteam. Data yang dibagikan hari ini merupakan hasil kerja kita bersama. Ada bantuan dari banyak pihak, dari BPHTB dan PBG gratis dari pemerintah daerah, KPP, GWM Bank Indonesia, dan berbagai program lainnya. Jadi ini bukan pekerjaan satu kementerian saja,” katanya.